LOMBOK TIMUR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menempatkan Lombok Timur sebagai daerah dengan penerima fasilitasi terbanyak dalam program Desa Berdaya 2026. Fasilitasi itu mencakup tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik yang tersebar di kabupaten tersebut.
Kepala Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnaen menyebut jumlah tersebut paling besar dibandingkan kabupaten lain di NTB. "Lombok Timur menjadi kabupaten yang menerima fasilitasi terbanyak di NTB pada tahun 2026," ujar Iskandar dalam Forum KSSK NTB 2026, Rabu (16/9/2026).
144 Pendamping Dikerahkan agar Dana Tidak Konsumtif
Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah provinsi menyiapkan 144 pendamping. Mereka bertugas mendampingi keluarga penerima manfaat dan memperkuat tata kelola keuangan di tingkat desa.
Pendamping juga diarahkan mendorong pelaku UMKM meningkatkan daya saing hingga membuka peluang pasar ekspor. Tujuannya agar dana yang diberikan dimanfaatkan secara produktif dan tidak bersifat konsumtif.
"Ada tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik yang mendapatkan fasilitasi di Lombok Timur," jelas Iskandar.
Kemiskinan Absolut NTB 11,17 Persen, Target di Bawah 10 Persen
Iskandar menyatakan seluruh program perangkat daerah di NTB diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Angka kemiskinan absolut di NTB saat ini berada pada 11,17 persen atau sekitar 624 ribu orang.
Pemerintah provinsi menargetkan angka itu turun hingga berada di bawah 10 persen. Pertumbuhan ekonomi NTB sendiri mencapai 7,4 persen, namun masih didominasi sektor pertambangan.
"Pemerintah provinsi mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan sektor kelautan, pariwisata, dan UMKM," ucap Iskandar.
Forum KSSK NTB 2026 Pertemukan Pemda dan Sektor Keuangan
Forum KSSK NTB 2026 mengangkat tema "Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya". Kegiatan itu mempertemukan pemerintah daerah, sektor keuangan, pelaku UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi lintas sektor ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam penguatan program Desa Berdaya di NTB. Pemerintah provinsi menilai sinergi antara pemda dan sektor keuangan diperlukan agar pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan lebih terarah.
