SELONG — Potensi lobster di Lombok Timur tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan. Pemerintah daerah mencatat para pembudidaya masih bergulat dengan sarana yang serba terbatas, mulai dari keramba jaring apung (KJA) sederhana, minimnya fasilitas penyimpanan, hingga kelangkaan benih dan pakan.
Kondisi itu mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9/2026). Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengakui persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan selalu menjadi keluhan utama saat dirinya turun ke lapangan.
Masalah Nelayan Bukan Cuma Soal Jaring Apung
Haerul menyebut KJA yang dipakai pembudidaya masih sangat sederhana. Lebih parah lagi, hampir tidak ada pembudidaya yang memiliki freezer untuk menyimpan pakan lobster.
“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya,” kata Haerul.
Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah ketersediaan benih bening lobster (BBL). Setiap musim, para pembudidaya kesulitan mendapatkan pasokan benih yang cukup dan berkualitas. “Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun, termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” ujarnya.
Nelayan dan Buruh Tani, Dua Kelompok Termiskin
Haerul menegaskan masalah budidaya lobster tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Di Lombok Timur, nelayan masih menjadi salah satu kelompok masyarakat miskin, bersama dengan buruh tani.
Wilayah selatan Lombok Timur selama ini menjadi pusat aktivitas penangkapan BBL dan budidaya lobster. Namun aktivitas itu belum mampu mengangkat taraf hidup warga secara signifikan. Karena itu, Haerul berharap kunjungan Komisi IV DPR RI tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, melainkan berlanjut pada kebijakan dan bantuan yang benar-benar menyentuh kebutuhan nelayan.
“Harapannya tentu kunjungan ini bisa memberikan bantuan dan solusi sehingga membawa manfaat bagi masyarakat kita, khususnya di wilayah selatan,” kata Haerul.
DPR: Budidaya Lobster Butuh Ekosistem Utuh
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menegaskan, percepatan budidaya lobster tidak bisa dilakukan secara parsial. Seluruh mata rantai usaha harus dibangun bersamaan agar pembudidaya memiliki kepastian dari produksi hingga pemasaran.
“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” kata Titiek.
Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan Panitia Kerja (Panja) untuk merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL serta strategi percepatan budidaya lobster nasional. Dalam forum yang sama, sejumlah nelayan juga mengeluhkan akses permodalan yang sempit, kebutuhan bantuan KJA, serta harga lobster yang fluktuatif.
Praktik Penyelundupan Benih Jadi Sorotan
Komisi IV DPR RI juga menyoroti praktik penyelundupan BBL yang masih marak. Harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan dalam negeri menjadi pemicu utama. Akibatnya, nilai ekonomi komoditas itu tidak sepenuhnya kembali ke masyarakat, dan Indonesia hanya menjadi pemasok benih mentah.
“Semoga Indonesia tidak hanya dapat mewujudkan swasembada beras, melainkan juga swasembada protein, sebagai penghasil lobster terbesar di dunia,” ujar Titiek.
