MATARAM — Transformasi digital di sektor kelautan dan perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Dinas Perikanan Provinsi NTB menggandeng PT Bank NTB Syariah untuk membangun sistem pembayaran jasa pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan modern, menyasar aktivitas bongkar muat ikan di wilayah setempat.
Kolaborasi ini dirancang untuk menggantikan proses transaksi konvensional dengan sistem non-tunai yang lebih praktis. Dengan begitu, setiap transaksi kepelabuhanan diharapkan dapat tercatat secara digital, memudahkan proses monitoring, dan menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Target Utama: Kemudahan Transaksi bagi Nelayan dan Pedagang Ikan
Kepala Dinas Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik. Pihaknya menargetkan sistem ini memberikan dampak langsung pada kemudahan bertransaksi bagi nelayan, pemilik kapal, hingga pedagang ikan.
“Digitalisasi layanan pembayaran jasa pelabuhan perikanan merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel kepada masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha perikanan,” ujar Muslim di Mataram, Selasa (25/2/2026).
Muslim menambahkan, ke depannya sistem ini tidak akan berhenti pada pembayaran saja. Pihaknya berencana mengembangkan platform digital tersebut untuk mendukung berbagai kebutuhan layanan lain dalam ekosistem perikanan, seperti perizinan dan pendataan hasil tangkapan.
Komitmen Bank NTB Syariah dalam Inklusi Keuangan Daerah
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah, Ferry Ardiansyah, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung transformasi digital yang digagas pemerintah daerah. Pihak perbankan melihat sektor perikanan sebagai salah satu potensi ekonomi terbesar di NTB yang membutuhkan ekosistem transaksi yang efisien.
“Bank NTB Syariah memiliki komitmen untuk terus mendukung digitalisasi layanan pemerintah daerah. Kami melihat sektor perikanan memiliki potensi ekonomi yang besar, sehingga diperlukan ekosistem transaksi yang efisien dan terintegrasi,” ungkap Ferry.
Menurut Ferry, sinergi ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat pesisir. Dengan terbiasa menggunakan transaksi non-tunai, para pelaku usaha perikanan diharapkan semakin melek terhadap layanan keuangan formal yang bisa membantu pengembangan usaha mereka.
Menuju Tata Kelola yang Lebih Akuntabel
Salah satu poin krusial dalam digitalisasi ini adalah penguatan sistem administrasi dan pengawasan penerimaan jasa pelabuhan. Dengan data transaksi yang terdokumentasi secara digital, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data secara lebih akurat.
“Dengan sistem pembayaran yang terdigitalisasi, setiap transaksi dapat tercatat dengan lebih baik sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi,” tambah Muslim.
Ferry menambahkan bahwa aspek transparansi dan pengelolaan risiko menjadi perhatian utama dalam perancangan sistem ini. Pihaknya memastikan sistem yang dibangun akan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan, bukan sekadar mengadopsi teknologi tanpa penyesuaian.
“Kami ingin memastikan bahwa digitalisasi memberikan nilai tambah, bukan hanya dari sisi kecepatan dan kemudahan pembayaran, tetapi juga dari aspek transparansi, akuntabilitas, monitoring dan pengelolaan risiko,” jelasnya.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk membangun pelabuhan perikanan yang terintegrasi di NTB, sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan.
