NUSA TENGGARA BARAT — Bone dipilih bukan tanpa alasan. Daerah ini memiliki basis peternakan rakyat yang kuat dan lahan pertanian jagung seluas 60 ribu hektare—bahkan bisa mencapai 120 ribu hektare pada musim tertentu. Jagung menjadi bahan baku utama pakan ayam, sehingga potensi itu dinilai mampu menekan biaya logistik dan membuat harga pakan lebih kompetitif bagi peternak.
Peternak Jadi Pusat Ekosistem, BUMN Pegang Hulu-Hilir
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan proyek ini bukan sekadar pembangunan kandang besar. “Ini proyek strategis nasional yang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat,” katanya, Jumat (29/5).
Model yang dibangun menempatkan peternak rakyat sebagai inti dari ekosistem. Negara melalui Berdikari akan menyediakan bibit dan pakan dari hulu, sementara hasil panen peternak diserap melalui sistem kemitraan terintegrasi. Pola ini diyakini memberi kepastian bahan baku dan pasar—dua hal yang selama ini menjadi momok bagi peternak mandiri.
Bupati Bone: Izin dan Tenaga Kerja Siap Dikebut
Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan pemerintah daerah siap mempercepat semua kebutuhan di lapangan. Mulai dari perizinan, penyediaan tenaga kerja, hingga dukungan material. “Kalau ada hal-hal yang menyangkut izin, lahan, tenaga kerja, maupun material yang bisa kami bantu, kami siap mendukung agar proyek ini bisa berjalan cepat,” ujarnya.
Ia optimistis program ini bisa menjadi motor baru ekonomi daerah. Dengan potensi lahan yang besar, Bone tidak hanya menjadi lokasi budidaya tetapi juga pusat pasokan pakan yang diproduksi dari hasil pertanian lokal.
Sinergi Jadi Kunci, Peternak Siap Berkolaborasi
Direktur Operasional Bisnis II PT Berdikari, I Putu Yastika, menekankan bahwa proyek ini membutuhkan kerja sama semua pihak. “Program ini bukan proyek kecil. Ini bagian penting dari pengembangan hilirisasi ayam nasional yang harus dibangun bersama-sama,” katanya. Ia menambahkan, keterbukaan dan komunikasi yang kuat menjadi syarat mutlak agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan peternak di daerah.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER), H. Mulyadi Atma, menyambut positif inisiatif ini. “Harapan kami, program ini bisa langsung berjalan di sektor budidayanya dengan melibatkan peternak-peternak mandiri yang ada di Sulawesi Selatan,” ujarnya. Menurut dia, pola kemitraan yang ditawarkan menjawab kebutuhan utama peternak: kepastian pasokan dan pasar.
Kementan menargetkan program di Bone bisa menjadi model nasional pengembangan peternakan modern berbasis kemitraan. Jika berhasil, pola serupa akan direplikasi di empat provinsi prioritas lainnya. “Kalau Bone berhasil, Insya Allah tempat lain berhasil,” kata Agung Suganda.
