BIMA — Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat pengembangan program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Langkah ini diambil untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menciptakan ekosistem peternakan modern di wilayah timur Indonesia.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH Kementan, Makmun, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai model peternakan dari hulu ke hilir. Fokus utamanya adalah memastikan efisiensi rantai pasok dan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi daerah.
“Program HAT ini kami dorong sebagai model pengembangan peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, memperkuat rantai pasok, dan memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujar Makmun saat rapat koordinasi di Kabupaten Bima, Jumat (1/5/2026).
Membangun Pabrik Pakan dan Unit Pembibitan di Bima
Berdasarkan hasil survei teknis, Kabupaten Bima memiliki potensi besar untuk menampung infrastruktur peternakan skala besar. Kementan telah mengidentifikasi empat lokasi strategis untuk breeding parent stock (PS) dan satu titik khusus untuk pembangunan pabrik pakan di wilayah tersebut.
Rencana awal mencakup pembangunan dua unit farm PS broiler dengan populasi mencapai 60.000 ekor. Unit hatchery atau fasilitas penetasan juga akan dikembangkan guna menjamin keberlanjutan produksi bibit unggas secara mandiri di Pulau Sumbawa.
Pemerintah daerah merespons cepat rencana pusat tersebut. Bupati Bima, Ady Mahyudi, menyatakan kesiapan penuh dalam memfasilitasi perizinan dan penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung proyek strategis nasional ini.
“Kami sangat mendukung pelaksanaan program HAT di Kabupaten Bima dan siap mempercepat implementasinya, termasuk dalam penyediaan lahan dan fasilitasi perizinan,” kata Ady Mahyudi saat memberikan keterangan di Rumah Dinas Bupati Bima.
Target Pasar Hingga NTT dan Timor Leste
Wakil Bupati Bima, Irfan Zubaedy, menekankan bahwa program ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan pembentukan ekosistem usaha. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN pangan, hingga pelaku usaha lokal menjadi kunci agar peternak rakyat tidak lagi berjalan sendiri.
Kawasan produksi di Bima ini tidak hanya diproyeksikan untuk memenuhi konsumsi warga Nusa Tenggara Barat. Dengan kapasitas produksi yang besar, wilayah ini diharapkan mampu menyuplai kebutuhan protein hewani untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) bahkan menembus pasar ekspor ke Timor Leste.
“Dengan langkah terintegrasi, diharapkan peternak tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Irfan saat memimpin koordinasi hasil survei lahan.
Selain di Bima, tim teknis dari Kementerian Pertanian juga mendalami potensi serupa di Kabupaten Sumbawa dan Dompu. Saat ini, skema kerja sama pemanfaatan lahan sedang dimatangkan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal di Pulau Sumbawa.
