MATARAM — Suasana sidang paripurna DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram berubah tegang ketika Sekretaris DPRD membacakan dua surat pencopotan politik dari internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kejadian pada Senin siang (25/5) itu menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir konflik internal partai meledak di forum parlemen daerah.
Surat pertama berasal dari kubu Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir. Isinya mencopot Mohammad Akri dari jabatan Ketua Fraksi PPP DPRD NTB sekaligus mengganti posisi Akri di Badan Anggaran DPRD NTB. Namun tak berselang lama, kubu Akri membalas dengan mengirimkan surat usulan pemberhentian H. Muzihir dari posisi Wakil Ketua DPRD NTB.
Dua Surat Berbeda Dibacakan di Forum Resmi
Pembacaan dua surat yang saling bertolak belakang itu dilakukan oleh Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra, dalam forum paripurna. Langkah ini membuat sejumlah anggota dewan saling berkomunikasi seusai pembacaan, menandakan dinamika panas yang tidak biasa terjadi di ruang sidang.
H. Muzihir saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PPP NTB sekaligus Wakil Ketua DPRD NTB. Sementara Mohammad Akri sebelumnya memimpin Fraksi PPP DPRD NTB. Keduanya sama-sama memiliki basis pendukung di internal partai.
Manuver Politik Jelang Agenda Berikutnya
Belum ada pernyataan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP terkait dualisme langkah politik tersebut. Namun manuver saling pecat ini memunculkan spekulasi adanya perebutan pengaruh dan konsolidasi kekuatan politik di internal PPP NTB menjelang agenda politik berikutnya.
Hingga paripurna berakhir pada Senin siang, belum diketahui apakah kedua surat tersebut akan langsung diproses atau menunggu keputusan final dari DPP PPP sebagai pemegang otoritas organisasi tertinggi partai. Konflik yang sebelumnya hanya berlangsung di internal partai kini terbuka ke publik dan menjadi perhatian kalangan politik di NTB.
