PRAYA — Isak tangis dan wajah cemas mewarnai halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (20/5/2026). Sekitar 150 karyawan Alfamart dari berbagai kecamatan datang berbondong-bondong menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada kepala daerah.
Kedatangan mereka bukan untuk menolak aturan. Mereka hanya ingin pemda memahami bahwa di balik penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ada ratusan kepala keluarga yang kini kehilangan sumber penghidupan.
18 Gerai Ditutup, 150 Orang Jadi Pengangguran
Total ada 25 ritel modern yang ditutup di Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut, 18 di antaranya adalah gerai Alfamart dan sisanya Indomaret. Penutupan ini langsung berdampak pada 150 karyawan Alfamart yang kini tidak bisa bekerja lagi.
Mereka berasal dari berbagai titik, termasuk dari gerai di Jelojok, Kecamatan Kopang. Sebagian besar adalah lulusan SMA yang mengaku akan kesulitan bersaing di pasar tenaga kerja jika harus mencari pekerjaan baru.
“Jangan Sampai Kami Jadi Pengangguran Baru”
Salah seorang pegawai Alfamart di Jelojok, Rudi Suprianto, menyampaikan keresahan rekan-rekannya di hadapan perwakilan pemda. Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk permohonan, bukan perlawanan.
“Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru dengan kebijakan penutupan ritel modern. Sekarang keadaan ekonomi semua sulit, semua harga sudah naik dan kebutuhan kian tinggi. Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup,” ungkap Rudi.
Ia menambahkan, bekerja di Alfamart selama ini menjadi tumpuan utama untuk menafkahi keluarga. Setiap hari ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan kini semua terhenti begitu saja.
Mencari Kerja di Tengah Sulitnya Ekonomi
Para karyawan mengaku sudah mulai mencari pekerjaan baru, namun hasilnya nihil. Latar belakang pendidikan yang mayoritas hanya tamatan SMA membuat mereka sulit bersaing dengan pelamar lain yang memiliki kualifikasi lebih tinggi.
“Kalau mau cari kerja baru, harus bersaing dengan ribuan orang lain. Sementara ijazah kami pas-pasan. Ini yang bikin kami putus asa,” kata Rudi.
Mereka berharap pemda tidak hanya berhenti pada penegakan aturan, tetapi juga memikirkan dampak sosial yang ditimbulkan. Salah satu usulan yang muncul adalah memberikan masa transisi atau relokasi karyawan ke gerai lain yang masih beroperasi.
Apa Langkah Pemkab Lombok Tengah Selanjutnya?
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Lombok Tengah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan para karyawan. Namun, kehadiran ratusan orang di kantor bupati menjadi tekanan moral tersendiri bagi pemerintah daerah.
Perda Nomor 7 Tahun 2021 yang menjadi dasar penutupan memang bertujuan melindungi pasar rakyat dan UMKM dari gempuran ritel modern. Namun, pelaksanaannya di lapangan kini berhadapan langsung dengan nasib nyata para pekerja yang menggantungkan hidup pada gerai-gerai tersebut.
Para karyawan berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga ada titik terang. Mereka berharap pertemuan hari ini tidak berakhir tanpa tindak lanjut yang jelas.
