DOMPU — Pemerintah Kabupaten Dompu menggenjot persiapan menjelang penetapan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Tim dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat telah menggelar pertemuan intensif selama dua pekan untuk mengklarifikasi sejumlah temuan audit.
Proses klarifikasi itu berlangsung pada 6 hingga 20 Mei 2026 di Kantor BPK Perwakilan NTB. Pertemuan ini merupakan agenda lanjutan setelah tim auditor menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dan terinci selama 75 hari.
Catatan Auditor Jadi Penentu Opini
Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, menyebut pertemuan tersebut sangat strategis untuk menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelum opini ditentukan. Pihaknya berupaya maksimal memberikan penjelasan terhadap setiap catatan dan temuan dari tim auditor.
“Pertemuan ini sangat strategis untuk menyelesaikan LHP sebelum penentuan opini atas LKPD yang telah diaudit. Kami akan maksimalkan untuk memberikan penjelasan terhadap setiap catatan dan temuan dari tim auditor,” ujarnya, Minggu (17/5).
Action Plan dan Risiko Keuangan Negara
Setelah konsinyering, tim Pemda Dompu dan auditor negara akan menyusun action plan pada 21-23 Mei 2026. Menurut Syahroni, tindak lanjut temuan menjadi bagian penting dalam penentuan opini. Catatan dan temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya berimplikasi pada kewajiban pengembalian uang negara, tetapi juga bisa berdampak langsung pada opini LKPD.
“Setiap catatan dan temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya berimplikasi kewajiban pengembalian keuangan negara, tetapi juga bisa berdampak pada opini atas LKPD,” jelasnya.
Jadwal Penyampaian Hasil Pemeriksaan
Syahroni menambahkan, pimpinan BPK masih membahas jadwal penyampaian LHP kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Bupati dan Ketua DPRD. Hasil pemeriksaan kemungkinan akan disampaikan sebelum Lebaran Iduladha.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi target yang ingin dipertahankan Pemkab Dompu. Capaian ini merupakan indikator tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel.
