TANJUNG — Kepala BGN RI, Dr. Ir. Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdiri di wilayah perkotaan mampu memutar uang hingga Rp 1 miliar. Dengan total 824 unit SPPG di NTB, perputaran uang dari program ini mencapai Rp 824 miliar.
“Karena setiap SPPG yang berdiri di wilayah perkotaan maka akan ada uang Rp1 miliar yang beredar di tempat tersebut,” ujar Dadan saat berkunjung ke Lombok Utara, Selasa (12/5).
Dana sebesar itu dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM dan pemasok bahan pangan di daerah. Namun, BGN juga menyoroti kasus keracunan makanan yang sempat terjadi dalam pelaksanaan program MBG di NTB.
147 Dapur Belum Bisa Beroperasi
Koordinator Wilayah BGN NTB, Eko Prasetyo, menyebutkan bahwa dari total 781 unit SPPG di NTB, sebanyak 147 unit masih disuspend atau belum diizinkan beroperasi. Dari jumlah tersebut, 126 unit disuspend karena belum memenuhi standar IPAL dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Yang disuspend secara keseluruhan karena IPAL dan SLHS itu 126, tapi ada juga kejadian menonjol lainnya, jadi totalnya 147 unit dapur,” kata Eko.
Penangguhan operasional ini tidak memiliki batas waktu. Pencabutan suspend baru dilakukan setelah seluruh persyaratan dipenuhi. “Selama dia sesegera mungkin melakukan perbaikan kita cabut segera. Tapi kalau lama, lama juga,” ujarnya.
Standar Dapur Diperketat, IPAL Jadi Kewajiban
Dadan menegaskan bahwa standar kualitas pembangunan dapur MBG kini diperketat. Pada awal 2025, IPAL belum menjadi kewajiban utama, tetapi sekarang sudah diwajibkan. Dapur yang belum memiliki IPAL dihentikan sementara operasionalnya untuk proses pembangunan, yang biasanya hanya membutuhkan waktu satu hingga dua minggu.
Ia mencontohkan SPPG Modular Krakatau Steel di Dusun Gitak Gemung, Desa Genggelang, Lombok Utara, yang dinilai sudah memiliki sistem IPAL dengan standar sangat baik.
Data Penerima Manfaat Masih Bermasalah
Selain masalah infrastruktur, BGN juga menyoroti persoalan data penerima manfaat. Dadan mengungkapkan masih banyak pesantren dan anak balita yang belum terdata karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), akibat pernikahan siri dan faktor lainnya.
“Ada anak yang belum memiliki NIK karena pernikahan siri dan sebagainya. Akibatnya mereka belum masuk data penerima manfaat sehingga kami harus melakukan pengecekan ulang di setiap daerah,” jelasnya.
Ia mencontohkan Jawa Barat yang awalnya ditargetkan memiliki 5.900 SPPG, namun kini meningkat menjadi 6.200 unit setelah dilakukan pengecekan ulang jumlah penduduk riil. BGN saat ini tengah melakukan pemerataan dan pengecekan data secara detail agar tidak ada penerima manfaat yang terlewatkan.
Warga Diimbau Tak Mudah Percaya Investasi SPPG
Dadan juga menyayangkan masih adanya masyarakat yang merasa tertipu setelah berinvestasi membangun SPPG namun belum bisa beroperasi. Sejak awal, BGN telah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional.
“Karena itu, kami meminta seluruh pihak yang ingin terlibat agar mendaftar melalui portal resmi terpusat dan baru mulai membangun setelah mendapatkan izin resmi dari BGN,” tegasnya.
Dengan total penerima manfaat sekitar 1,8 juta orang di NTB, BGN berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra penyelenggara MBG. Tujuannya, kualitas makanan benar-benar terjaga dan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, kuat, serta ceria dengan makanan yang aman dikonsumsi.
