MATARAM — Penempatan putra daerah di jajaran komisaris perusahaan pengelola kawasan Mandalika mendapat respons positif dari DPRD NTB. Lalu Arif Rahman Hakim, anggota Komisi II DPRD NTB, menyebut langkah ini sebagai bentuk kepercayaan yang patut diapresiasi karena membuka jalan bagi talenta lokal untuk duduk di perusahaan strategis.
Arif menjelaskan bahwa posisi komisaris memiliki peran berbeda dengan jajaran manajerial yang mengurus operasional harian. Menurut politisi Partai Nasdem itu, komisaris bertugas memberikan masukan, saran, dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan.
“Sudah bagus, artinya memberikan kepercayaan terhadap putra daerah. Kita banyak berharap dari daerah-daerah bisa masuk dalam jajaran pejabat,” ujar Arif di Mataram, Kamis (14/05).
Ia menekankan bahwa kontribusi komisaris tidak bisa diukur dari keterlibatan langsung di lapangan, melainkan dari kualitas rekomendasi yang diberikan untuk kemajuan MGPA dan kawasan Mandalika secara keseluruhan.
Lebih jauh, Arif berharap kehadiran MGPA sebagai pengelola Sirkuit Mandalika dan kawasan pariwisata terpadu mampu memberikan efek berganda bagi warga NTB. Sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi, hingga peluang kerja bagi masyarakat lokal disebut sebagai indikator utama keberhasilan pengelolaan kawasan tersebut.
“Komisaris itu fungsinya memberikan saran dan masukan. Jadi kita berharap beliau bisa banyak memberikan kontribusi untuk pemajuan dan perkembangan MGPA,” katanya.
Arif juga mengingatkan bahwa penunjukan putra daerah harus didasarkan pada kompetensi, bukan sekadar faktor kedaerahan. Menurutnya, publik akan menilai dari kinerja dan kontribusi nyata yang dihasilkan sang komisaris ke depannya.
“Harapan kita beliau juga harus menunjukkan kapasitasnya, supaya penunjukannya memang tidak salah dan bisa memberikan dampak bagi daerah,” pungkasnya.