Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menargetkan tender fisik pembangunan Lanjutan Gedung Baru Kantor Wali Kota Mataram atau Bale Mentaram tayang di LPSE pada akhir Agustus 2026. Proyek senilai lebih dari Rp100 miliar ini terbuka bagi kontraktor swasta dan BUMN, dengan proses seleksi diawasi ketat oleh LKPP.
MATARAM — Proyek pembangunan Lanjutan Gedung Baru Kantor Wali Kota Mataram, Bale Mentaram, memasuki babak baru. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan paket pekerjaan fisik proyek senilai di atas Rp100 miliar itu segera ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada akhir Agustus 2026.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Mataram, Lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan dokumen perencanaan proyek saat ini sudah masuk dan tengah direviu oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan.
“Dokumen sudah mulai masuk. Sekarang sedang direviu oleh teman-teman Pokja untuk segera kita umumkan. Pihak Dinas PU saat ini juga sedang menyiapkan paketnya di aplikasi SPSE,” kata Iqbal di Taman Sangkareang, Jumat (21/8/2026).
BUMN Boleh Ikut, Tak Ada Perlakuan Khusus
Karena nilainya menembus Rp100 miliar, tender ini tidak hanya menyasar kontraktor swasta. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dipersilakan ambil bagian dalam persaingan lelang proyek ikonik di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat itu.
Iqbal menegaskan, seluruh peserta tender tetap harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Tidak ada perusahaan tertentu yang mendapat perlakuan istimewa.
“Persyaratan seperti biasa, tidak ada yang dikhususkan. Namun, karena nilai proyeknya berada di atas angka Rp100 miliar, maka BUMN diperbolehkan ikut serta dalam lelang paket pembangunan di daerah ini,” tegasnya.
Proses Seleksi Diproyeksikan Rampung dalam Sebulan
Pemkot Mataram memperkirakan proses tender fisik Bale Mentaram berlangsung maksimal sekitar satu bulan. Estimasi itu berlaku apabila tidak ada kendala teknis berarti maupun proses sanggah dari peserta lelang.
Skema pendanaan yang digunakan untuk proyek ini adalah multiyears, sehingga proses pengadaannya mendapat perhatian ekstra. Pokja Pengadaan bahkan meminta pendampingan dan bimbingan teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pusat.
Apa yang Diharapkan dari Pendampingan LKPP?
Pendampingan dari LKPP dilakukan untuk memastikan proses tender berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan pengawasan ketat ini, diharapkan tidak ada celah bagi praktik kecurangan dalam proyek senilai ratusan miliar rupiah tersebut.
Gedung Bale Mentaram sendiri merupakan proyek strategis Pemkot Mataram yang akan menjadi pusat layanan administrasi pemerintahan baru. Kehadiran gedung ini diharapkan memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi warga Kota Mataram dan sekitarnya.
