MATARAM — Lelang satu paket bangunan rumah dinas DPRD Nusa Tenggara Barat di Jalan Udayana, Kota Mataram, belum menemukan pembeli. Pemprov NTB memasang harga limit Rp147 juta untuk paket yang terdiri dari 28 unit bangunan hasil bongkaran tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, membenarkan kondisi itu. Menurutnya, belum adanya peminat merupakan hal yang wajar mengingat kondisi bangunan yang sudah berusia tua.
Kusuma menyebut sejumlah bagian bangunan sudah mengalami kerusakan, terutama pada bagian bawah kusen yang banyak lapuk. Kondisi itu dinilai membuat calon pembeli berpikir ulang sebelum mengajukan penawaran.
"Bagian bawah kusen bangunan, misalnya, sudah banyak yang lapuk. Tapi hal ini wajar jika kadang tidak ada pembeli atau peminat," ujar Wijaya, belum lama ini.
Objek lelang tersebut merupakan bangunan hasil bongkaran. Puluhan rumah dinas DPRD NTB dibongkar untuk pembangunan ulang Kantor DPRD NTB yang terbakar pada aksi unjuk rasa tahun 2025 lalu.
Pemprov NTB berencana melakukan lelang ulang atas aset tersebut. Meski begitu, Kusuma menegaskan pihaknya belum mau menurunkan harga limit yang sudah ditetapkan.
"Namun, kami tetap mempertahankan nilai paket Rp147,7 juta karena angka itu hasil hitungan resmi tim penilai," katanya.
Evaluasi baru akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku jika lelang ulang tetap nihil pemenang. Apabila muncul penawaran tertinggi pada tahap berikutnya, Pemprov NTB membuka peluang memanggil dan bernegosiasi langsung dengan calon pembeli.
Kusuma memastikan kendala lelang tidak mengganggu target pembangunan gedung baru DPRD NTB yang dijadwalkan mulai November 2026. Tim kontraktor dapat memulai pengerjaan fisik secara paralel di area lahan yang sudah siap dan bebas dari kendala pembongkaran.
"Masyarakat tidak perlu khawatir, kami bisa mengerjakan ruang lain terlebih dahulu. Pelelangan aset pembongkaran tetap berjalan sesuai regulasi, sementara persiapan konstruksi gedung baru terus berlanjut," kata Kusuma.
Dengan skema pengerjaan paralel itu, proses lelang aset pembongkaran dan persiapan konstruksi gedung baru dapat berjalan bersamaan tanpa saling menghambat.