MATARAM — Kerja sama ini mengemuka dalam kunjungan jajaran DPD PIM NTB ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Selasa (9/6/2026). Rombongan yang dipimpin Ketua PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH., diterima langsung Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K. Pamungkas.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PIM yang digelar bulan lalu di Jakarta. Bank Indonesia menjadi narasumber yang memaparkan penguatan sistem pembayaran digital dan inklusi keuangan pada forum nasional itu.
Risiko Uang Tunai Rp 5 Juta per Hari Jadi Alasan Utama
Ketua PIM NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi, mengatakan hasil Rakernas menjadi pijakan organisasinya untuk memperluas edukasi transaksi digital, khususnya bagi perempuan pelaku usaha dan pedagang pasar. Menurutnya, potensi peredaran uang palsu di pasar tradisional menjadi alasan kuat mendorong transaksi non-tunai.
"Dalam Rakernas DPP PIM di Jakarta, Bank Indonesia mendorong penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Kami berharap di NTB juga terjalin kerja sama untuk sosialisasi kepada UMKM dan pedagang pasar," ujarnya.
Ratu Ganefi mencontohkan, pedagang yang mengantongi omzet hingga Rp 5 juta per hari cukup berisiko membawa uang tunai dalam jumlah besar saat pulang. "Ada risiko kehilangan, pencurian. Kalau pakai QRIS, hasil transaksi langsung masuk rekening, lebih aman," tambahnya.
Generasi Muda Jadi Jembatan Adaptasi Teknologi
PIM NTB mengakui masih ada tantangan dalam mendorong adopsi digital di kalangan pedagang pasar, terutama yang belum terbiasa mengakses layanan perbankan. Namun, Ratu Ganefi optimistis hambatan itu bisa diatasi lewat edukasi berkelanjutan.
"Dengan edukasi masif, lambat laun mereka akan terbiasa. Anak-anak atau anggota keluarga yang sudah punya rekening bisa membantu mengakses QRIS untuk mendukung transaksi usaha mereka," jelasnya.
Ia menilai generasi muda di lingkungan keluarga pedagang dapat menjadi penghubung dalam proses adaptasi teknologi keuangan digital.
Kolaborasi Tak Hanya Soal Digital, Juga Pelestarian Budaya
Selain literasi keuangan digital, PIM NTB juga menyampaikan agenda organisasi yang akan datang. Salah satunya adalah kegiatan Perempuan Berkebaya Nasional, program tahunan yang akan disiarkan secara nasional.
Menurut Ratu Ganefi, kegiatan ini bernilai strategis dalam pelestarian budaya, terlebih setelah kebaya resmi diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia di tingkat internasional.
"Kami sampaikan ke Kepala Perwakilan BI bahwa PIM punya agenda nasional, termasuk Perempuan Berkebaya Nasional. Program ini penting karena kebaya kini telah diakui UNESCO," ujarnya.
Melalui pertemuan ini, PIM NTB berharap dapat memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, tidak hanya dalam pengembangan sistem pembayaran digital dan pemberdayaan UMKM perempuan, tetapi juga mendukung program pemberdayaan ekonomi, sosial, dan pelestarian budaya yang menjadi fokus organisasi.
