LOMBOK TENGAH — Sepekan terakhir, Kejari Lombok Tengah gencar melakukan pendekatan ke seluruh desa untuk memastikan papan transparansi anggaran terpasang. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, menyatakan bahwa saat ini plang-plang tersebut sudah mulai terlihat di hampir seluruh desa di kabupaten tersebut.
“Papan transparansi penggunaan anggaran dan kegiatan desa mulai terpasang secara masif di berbagai desa di Lombok Tengah guna mendukung keterbukaan informasi publik,” kata Alfa Dera, Minggu (24/5/2026).
Menurut Alfa, inisiatif ini merupakan respons atas masih adanya celah administratif yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ia menilai pemasangan papan informasi adalah sinyal positif meningkatnya kesadaran kepala desa terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Koordinasi Tiga Pilar: Kejari, DPMD, dan Inspektorat
Untuk memastikan pengawasan berjalan searah, Kejari Lombok Tengah tidak bergerak sendiri. Alfa Dera mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Lombok Tengah.
“Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan dan Inspektorat, dan alhamdulillah respons sangat positif. Semua punya semangat yang sama untuk mendorong desa lebih transparan dan tertib administrasi,” ujarnya.
Kades Diminta Tak Alergi Kritik, Waspadai Pemerasan
Dalam kesempatan tersebut, Alfa Dera juga mengingatkan para kepala desa agar tidak alergi terhadap kritik dan pengawasan publik. Ia menegaskan bahwa desa yang transparan justru akan lebih dipercaya masyarakat dan lebih kuat menghadapi berbagai isu negatif.
“Kami apresiasi kades-kades yang taat aturan. Jangan risih kalau memang bersih. Tidak usah anti kritik. Namanya pejabat publik ya harus siap diawasi dan menerima masukan dari masyarakat,” tegasnya.
Namun, ia juga memberikan batasan tegas. Alfa mengingatkan bahwa kritik harus dibedakan dengan fitnah, hoaks, maupun upaya pemerasan. Jika ditemukan pihak yang sengaja menyebarkan informasi bohong atau mencoba mencari keuntungan pribadi dengan cara mengintimidasi pemerintah desa, aparat penegak hukum siap turun tangan.
“Kalau ada fitnah atau berita bohong, silakan tempuh jalur hukum. Apalagi kalau ada yang mencoba memeras atau meminta setoran pengamanan, jangan takut melapor ke aparat penegak hukum,” katanya.
Fakta Singkat: Upaya Transparansi Dana Desa di Lombok Tengah
- Kejari Lombok Tengah mendorong pemasangan papan informasi anggaran di seluruh desa dalam sepekan terakhir.
- Koordinasi dilakukan bersama DPMD dan Inspektorat Lombok Tengah untuk pengawasan dan pembinaan.
- Kepala desa diminta siap menerima kritik publik, namun tetap waspada terhadap tindakan pemerasan dan penyebaran hoaks.
Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan preventif Kejaksaan terhadap pengelolaan dana desa yang setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah per desa. Dengan adanya papan informasi, masyarakat dapat langsung memantau realisasi anggaran dan melaporkan jika menemukan kejanggalan.
