MATARAM — Polemik rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani kembali mencuat setelah DPRD NTB angkat bicara. Lalu Arif Rahman Hakim, anggota Komisi II DPRD NTB, menegaskan bahwa penolakan terhadap proyek tersebut bukan semata-mata karena faktor kesakralan gunung, melainkan kajian komprehensif terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Ini harus dipahami oleh semua pihak sebagai keputusan yang telah melalui kajian mendalam,” ujarnya di Mataram, Kamis.
Pekerjaan Porter Terancam Hilang
Salah satu kekhawatiran utama yang disuarakan DPRD adalah nasib para porter dan pelaku wisata lokal. Selama ini, ribuan porter menggantungkan hidup dari jasa mengangkut barang pendaki ke puncak Rinjani. Kehadiran kereta gantung diprediksi akan mematikan mata pencaharian mereka secara perlahan.
“Porter ini setiap hari mencari nafkah dengan mengangkut barang pendaki. Ketika ada kereta gantung, pekerjaan mereka juga terancam hilang,” tegas Lalu Arif.
Investasi Asing dan Risiko Eksploitasi
DPRD juga menyoroti aspek investasi yang melibatkan modal asing. Lalu Arif mempertanyakan sejauh mana efek berganda (multiplier effect) dari proyek ini benar-benar akan dirasakan oleh warga NTB. Ia khawatir keuntungan besar justru mengalir keluar daerah, bahkan ke luar negeri.
“Jangan sampai daerah kita hanya dieksploitasi, sementara hasilnya dibawa keluar oleh pengusaha luar. Apalagi ini investornya dari luar negeri. Kita jangan sampai hanya dapat ampas-ampasnya saja,” katanya.
Menurutnya, masyarakat kemungkinan besar hanya akan memperoleh pendapatan dari sektor pajak dan retribusi, sementara keuntungan utama dinikmati oleh investor. Prinsip utama DPRD, kata dia, adalah memastikan setiap proyek benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga.
Kajian Jangka Panjang Jadi Alasan Penolakan
Wacana pembangunan kereta gantung di Rinjani sebenarnya sudah bergulir selama lebih dari satu dekade. Lalu Arif meyakini keputusan Gubernur Iqbal untuk menolak proyek tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berdasarkan perhitungan matang dan kajian dampak jangka panjang.
“Pemerintah tentu punya hitung-hitungan plus minusnya. Kalau mudaratnya lebih besar, untuk apa dipaksakan. Kita bekerja untuk rakyat NTB,” ujarnya.
Meski mendukung penolakan, Lalu Arif menekankan bahwa isu kesakralan Gunung Rinjani bukanlah faktor utama. Ia menilai hal tersebut relatif. Yang terpenting, kata dia, adalah memastikan bahwa investasi apa pun di NTB tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.
