TANJUNG — Krisis air bersih mengintai 14.000 jiwa di Lombok Utara. Mereka tersebar di 38 dusun dan 13 desa di lima kecamatan. Menghadapi potensi kekeringan 2026, DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong pemerintah daerah mengevaluasi dan mengkalkulasi ulang anggaran penanganan.
Anggaran Perawatan Mobil Tangki Disorot
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Lombok Utara, M. Indra Darmaji, ST., menyoroti alokasi anggaran air bersih di BPBD. Tahun lalu, mobil tangki kerap mogok karena anggaran perawatan kendaraan tidak memadai.
"Kami di Fraksi Golkar melihat alokasi anggaran untuk kebutuhan air bersih di BPBD masih perlu evaluasi dan kalkulasi ulang. Kami dapat info, pada penanganan tahun lalu, kadang mobil tangki mogok karena servis kendaraan tidak didukung anggaran," ungkap Darmaji, Minggu (10/5/2026).
Target Distribusi: Mendekati 60 Liter per Orang per Hari
Darmaji menekankan pentingnya pelayanan air bersih mendekati Standar Pelayanan Minimal (SPM). Target ideal 60 liter per orang per hari sulit tercapai karena keterbatasan fiskal. Ia meminta distribusi setidaknya mencapai 50 persen dari angka tersebut.
Mengacu data 14.000 jiwa terdampak, kebutuhan air bersih harian mencapai 840.000 liter. Angka itu setara 168 kali pengiriman mobil tangki berkapasitas 5.000 liter setiap hari.
"Dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, suplai mendekati SPM adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi paling tidak, pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diestimasi dengan baik," ucapnya.
SOP Mitigasi dan Peran PDAM Diminta Lebih Masif
DPRD juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mitigasi dan pelayanan. Salah satunya menyediakan akses Service Center 1x24 jam yang mudah dihubungi masyarakat, baik melalui BPBD maupun Dinas Kominfo Lombok Utara.
Fraksi Golkar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengkaji kebutuhan penambahan mobil tangki operasional. Anggaran perawatan kendaraan yang sudah ada juga harus dipastikan. PDAM sebagai institusi pelayanan air didorong melakukan ekspansi ke dusun-dusun terdampak kekeringan.
"Jangan sampai data titik kekeringan bergerak statis. Minimal harus berkurang setiap tahun karena adanya intervensi," pungkas Darmaji. (ari)
