Pencarian

Kanwil Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup Lombok Tengah, Soroti Dana Operasional dan Pemberlakuan 1 Januari 2027

Sabtu, 21 November 2026 • 11:16:01 WIB
Kanwil Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup Lombok Tengah, Soroti Dana Operasional dan Pemberlakuan 1 Januari 2027
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Erbata Sri Muliatini membuka rapat harmonisasi Raperbup Lombok Tengah.

MATARAM — Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Erbata Sri Muliatini membuka langsung rapat harmonisasi Raperbup Lombok Tengah. Erbata menekankan bahwa setiap pengaturan yang menyangkut keuangan daerah harus disusun cermat, memperhatikan urgensi kebutuhan, kesesuaian regulasi, hingga potensi risiko implementasinya.

Harmonisasi tidak sekadar menyempurnakan rumusan norma. Erbata menyebut proses ini bertujuan memastikan peraturan yang dihasilkan memberi kepastian hukum dan melindungi kepentingan pemerintah daerah maupun masyarakat.

Dasar Hukum Hak Keuangan Harus Kuat dan Bisa Dipertanggungjawabkan

Kepala Kanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan bahwa regulasi yang mengatur hak keuangan dan administrasi wajib punya dasar hukum kuat. Perhitungan di belakangnya juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

"Setiap regulasi yang mengatur hak keuangan dan administrasi harus memiliki dasar hukum yang kuat, didukung perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dirumuskan secara cermat. Dengan demikian, peraturan yang ditetapkan tidak hanya menjawab kebutuhan daerah, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi permasalahan di kemudian hari," tegas Risman.

Sejumlah Catatan: Dokumen TAPD hingga Norma Dana Operasional

Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, Pahittiartik, memaparkan hasil analisis konsepsi yang sebelumnya sudah dituangkan dalam tanggapan tertulis. Ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam pembahasan.

  • Kelengkapan dokumen pendukung berupa hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
  • Ketentuan pemberlakuan surut dalam rancangan.
  • Teknik penyusunan peraturan.
  • Inkonsistensi norma terkait pengaturan dana operasional.

Perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah, Yunanto Estika Wardhana, memberi penjelasan soal kondisi kemampuan keuangan daerah dan dasar penghitungan hak keuangan DPRD. Menurutnya, penghitungan telah mengacu pada kertas kerja yang tersedia dan ketentuan yang berlaku.

Sejumlah rumusan akan disesuaikan kembali, termasuk pengaturan dana operasional dan ketentuan peralihan.

Usulan Pemberlakuan 1 Januari 2027 dan Pelengkapan Data 2025

Kanwil Kemenkum NTB mengingatkan pentingnya melengkapi dokumen pendukung, khususnya data penghitungan tahun 2025. Selain itu, pemberlakuan peraturan disarankan disesuaikan mulai 1 Januari 2027.

Pilihan waktu itu diambil untuk menghindari persoalan administrasi dan pembayaran akibat perbedaan periode pemberlakuan. Pembahasan juga menyoroti perlunya penyesuaian materi muatan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dua hal yang diminta diperjelas: rumusan besaran tunjangan serta mekanisme pembayaran dana operasional dan reses. Tujuannya agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

Berita Acara Harmonisasi Ditandatangani

Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil harmonisasi. Penandatanganan dilakukan Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB.

Lewat harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum NTB memastikan pembentukan produk hukum daerah berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, kesesuaian norma, dan akuntabilitas. Regulasi yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan tepat dan meminimalkan risiko hukum.

Follow lensasumbawa.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: radarmandalika.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks