SUMBAWA BESAR — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menilai OKK PWI se-Pulau Sumbawa strategis untuk memperkuat kapasitas, profesionalisme, dan integritas wartawan. Kegiatan dua hari itu diikuti 51 peserta dari lima kabupaten di Pulau Sumbawa.
Wabup Mohamad Ansori menyampaikan terima kasih kepada rombongan PWI Pusat, PWI NTB, dan pengurus PWI se-Pulau Sumbawa. Ia berharap orientasi tersebut benar-benar memberi manfaat bagi profesi wartawan dalam menjalankan tugas peliputan.
Menurut Ansori, peran pers melampaui peliputan peristiwa. Wartawan, katanya, turut memikul tanggung jawab menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Tugas wartawan tidak hanya meliput, tetapi juga menjaga NKRI. Semoga hasil kegiatan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," ujar Wabup Ansori.
Ia mengapresiasi terselenggaranya OKK meski masa persiapan relatif singkat. Kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebutnya menjadi kunci sehingga kegiatan berjalan lancar.
Pemkab Sumbawa menempatkan pers sebagai mitra penting dalam menyampaikan informasi akurat kepada masyarakat. Ansori menegaskan pemerintah daerah selalu bersinergi dengan wartawan untuk mensosialisasikan program unggulan.
"Kami pemerintah mengabdikan diri kepada rakyat. Pemerintah dan wartawan perlu bersinergi, karena masyarakat membutuhkan informasi yang akurat," katanya.
Ansori mengakui tugas jurnalistik berat dan penuh tantangan. Wartawan dituntut beriman kuat, berwawasan luas, dan bertanggung jawab di tengah derasnya media sosial serta media siber.
Ia juga menyebut arah pembangunan daerah kadang dipengaruhi desakan dan kritik pers. Karena itu, hubungan pemerintah dan wartawan diharapkan berjalan dalam koridor komunikasi sehat, terbuka, dan saling mendukung.
"Kalau tidak ada wartawan, program pemerintah bisa saja tidak diketahui masyarakat. Karena itu sinergi antara OPD dan pers sangat penting," ujarnya.
Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Joko Tetuko menjelaskan OKK merupakan bagian dari penguatan PWI secara nasional. Perkembangan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasca reformasi, menurutnya, mendorong pertumbuhan wartawan dan media siber hingga pelosok Nusantara.
OKK kali ini membekali peserta dengan 13 materi. Cakupannya meliputi standar kompetensi wartawan muda, madya, dan utama, kode etik jurnalistik, penguatan sejarah PWI, pedoman pemberitaan ramah anak, serta pedoman pemberitaan media siber.
Joko mengingatkan PWI lahir pada 9 Februari 1946 dan memiliki perjuangan panjang bersama bangsa. Wartawan diminta terus memahami kode etik, menjaga persatuan, dan menyampaikan fakta secara bertanggung jawab.
Ketua PWI Kabupaten Sumbawa Zainuddin Jen menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sumbawa, PWI Pusat, PWI NTB, dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan. Dukungan antara lain datang dari PT Amman dan Yellow Villa.
Rombongan PWI yang hadir antara lain Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat H. Joko Tetuko, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin bersama Sekretaris Fahrul Mustofa, Ketua Dewan Kehormatan PWI H. Abdussyukur, serta Kepala Sekretariat PWI NTB Arief Rachman.
Turut hadir pengurus PWI Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu, Ketua PWI Kota Bima Faharuddin beserta anggota, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Saipul Arif, serta perwakilan PT Aman.
Pemkab Sumbawa berharap OKK tidak berhenti pada peningkatan kompetensi teknis. Peran pers sebagai mitra strategis pemerintah diharapkan makin kuat melalui informasi akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Ansori menutup sambutan dengan harapan agar peserta membawa pulang ilmu dan semangat baru dari Sumbawa. Mereka diminta terus berkontribusi bagi kemajuan pers nasional dan pembangunan Indonesia.