MATARAM — Dari total 939,78 kilometer jalan nasional di NTB, sebanyak 540,56 kilometer atau 66,93 persen dinyatakan dalam kondisi mantap. Sisanya, 399,22 kilometer, masih dalam kondisi sedang. Panjang jalan di Pulau Lombok mencapai 320,69 kilometer, sedangkan di Pulau Sumbawa 619,09 kilometer.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti kondisi tersebut melalui unggahan di akun Facebook Nurdin Ranggabarani. Menurut Iqbal, ruas jalan yang belum mantap masih banyak, terutama di Pulau Sumbawa.
Pada Tahun Anggaran 2025, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan nasional di Pulau Lombok sebesar Rp 153,64 miliar dan di Pulau Sumbawa Rp 248,93 miliar. Untuk Tahun Anggaran 2026, alokasi di Pulau Lombok turun menjadi Rp 82,40 miliar dan Pulau Sumbawa Rp 216,03 miliar.
Penurunan total anggaran mencapai sekitar Rp 71,24 miliar. Kondisi itu menjadi dasar Iqbal meminta tambahan anggaran peningkatan jalan ke Kementerian Pekerjaan Umum pada 2027.
"Saya juga sudah mengirim surat usulan ke Menteri PU, agar anggaran tahun depan dapat ditingkatkan. Mengingat ruas jalan yang rusak masih banyak, khususnya di Pulau Sumbawa," ujar Iqbal.
Selain soal anggaran, Iqbal mendorong percepatan pekerjaan jalan nasional di NTB. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah penyelesaian ruas jalan di depan RSUD Sering, Kabupaten Sumbawa.
Dalam unggahan yang sama, Iqbal mengajak Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Wilayah Pulau Sumbawa Mustafa Barax mendatangi BPJN NTB. Tujuannya meminta dukungan peralatan demi mempercepat penyelesaian pekerjaan tersebut.
"Ayo Bang, kita ke BPJN NTB, pinjam alat untuk percepatan penyelesaian jalan depan RSUD Sering di Sumbawa itu. Kalau molor penyelesaiannya, nggak enak saya sama Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot," ujar Iqbal dikutip dalam unggahan itu.
Kepala BPJN NTB Rikson menyatakan pihaknya akan mempertahankan capaian kemantapan jalan yang sudah ada. Menurut dia, NTB menempati urutan kedua secara nasional dalam tingkat kemantapan jalan nasional.
"Provinsi NTB menempati urutan kedua dari segi kemantapan jalan nasional dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini akan kami pertahankan dan terus kami tingkatkan," jelas Rikson.
BPJN NTB juga menyatakan komitmen mendukung penanganan jalan provinsi, khususnya ruas yang menunjang konektivitas transportasi dan ketahanan pangan. Dukungan itu dapat dilakukan melalui program reguler maupun Inpres Jalan Daerah (IJD) sesuai ketentuan yang tersedia.