DOMPU — Sebelas pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) resmi mengisi kursi organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Dompu setelah melalui seleksi terbuka. Bupati Bambang Firdaus menyebut pengisian jabatan sengaja menunggu momentum yang tepat. Menurutnya, kepala daerah berperan sebagai pengguna langsung perangkat birokrasi tersebut.
Sejumlah nama yang dilantik antara lain Anike Kusumawati sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Dompu, Dr. Mahjulan sebagai Asisten Administrasi Umum, dan Drs. Azuardana sebagai Kepala BKD dan PSDM. Zainal Afrodi mengisi posisi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sementara H. Wan Muhtajun menjabat Kepala Pelaksana BPBD.
Selain lima nama tersebut, Bupati melantik enam pejabat lain untuk mengisi posisi strategis di lingkup Pemkab Dompu:
Bambang menegaskan pelantikan tidak dilakukan terburu-buru. Ia ingin memastikan waktu pengisian jabatan sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.
"Saya ingin melihat momentum yang tepat, karena saya sebagai user yang menggunakan perangkat ini, dan sekarang waktunya yang tepat," ungkapnya.
Menurut Bupati, pejabat yang mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan eselon II seharusnya sudah punya gambaran program dan inovasi. Karena itu, tidak ada alasan menunda pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
Bambang mengingatkan pakta integritas yang telah ditandatangani bukan formalitas administratif. Komitmen itu harus diwujudkan lewat kinerja nyata, terutama saat menerjemahkan visi dan misi daerah ke dalam kebijakan masing-masing OPD.
"Bukan saatnya untuk merencanakan. Karena saat berkompetisi menjadi eselon II, bapak dan ibu sudah memiliki program kegiatan untuk jabatannya. Jadi, sekarang harus dilaksanakan," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas OPD. Ego sektoral dinilai tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
Perhatian khusus diberikan Bupati kepada para camat. Mereka diminta lebih aktif menangani persoalan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah masing-masing, seiring pelimpahan sebagian tugas kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bambang menyayangkan masih ada persoalan bersumber dari desa yang berujung ke meja bupati. Camat diminta menangani masalah di wilayah kerjanya secara proaktif, bukan sekadar menjalankan rutinitas kantor, menghadiri kegiatan seremonial, atau memberikan sambutan.
Seluruh pejabat juga diminta memahami tugas pokok dan fungsi, batas kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing. Dengan begitu, setiap persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan dan tidak menumpuk di tingkat kabupaten.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bambang meminta seluruh jajaran tetap menunjukkan kinerja maksimal. Keterbatasan anggaran menurutnya tidak boleh menjadi alasan berhenti berinovasi dan mengembangkan potensi daerah.
"Kita diuji untuk mampu bekerja secara maksimal dengan anggaran yang minimal. Jangan pernah menjadikan alasan efisiensi dan keterbatasan sebagai penghambat untuk berimprovisasi, berinovasi, dan melakukan sesuatu," tegasnya.
Ia menutup arahan dengan pesan agar kekurangan dibenahi bersama dan potensi daerah dikembangkan untuk mendorong kemajuan Dompu.