LOMBOK UTARA — Penandatanganan MoU tersebut menandai dimulainya pendampingan pembiayaan proyek melalui PDF Kementerian Keuangan. Selain Lombok Utara, fasilitas yang sama diberikan kepada Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pringsewu.
Ketua Sekretariat Simpul KPBU APJ KLU, Hermanto, menyatakan dana PDF sudah bisa dilaksanakan dan tim simpul harus bekerja bersama tim teknis serta Panitia Lelang KPBU.
"Dana PDF 20 miliar untuk tiga kabupaten/kota ini sudah bisa dilaksanakan. Ke depan tim simpul harus bekerja bersama, termasuk tim teknis dan Panitia Lelang KPBU," ujar Hermanto.
Dana pendampingan akan dipakai membiayai sejumlah kegiatan persiapan proyek. Mulai dari penyusunan dokumen Pra Studi Kelayakan, market sounding, capacity building, hingga pendampingan panitia lelang dalam proses transaksi KPBU.
Setelah tahap pendampingan berjalan, proses financial business case (FBC) juga akan dilakukan. Dinas Perhubungan KLU dilibatkan untuk menentukan titik koordinat PJU, terutama di sepanjang jalan nasional, jalan provinsi, jalur pariwisata, dan kawasan pusat ekonomi.
Hermanto meminta seluruh tim teknis memperkuat koordinasi agar setiap tahapan berjalan sesuai jadwal. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga diminta segera memfinalisasi dokumen DED dan surat keputusan terkait proses lelang.
Salah satu alasan KLU memilih skema KPBU adalah pertimbangan efisiensi waktu. Jika mengandalkan anggaran dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pembangunan PJU akan memakan waktu bertahun-tahun.
"Kalau kita menghitung angka 16 miliar dari Pajak Penerangan Jalan, kalau kita beli listrik dapat sekitar 500. Untuk menuju 70 persen butuh sekitar sembilan sampai 10 tahun. Dengan KPBU, cukup satu tahun sudah 100 persen," kata Hermanto.
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyebut penandatanganan MoU sebagai momentum dimulainya secara resmi tahapan KPBU PJU di daerah tersebut. Dari total dana PDF Rp 20 miliar untuk tiga daerah, KLU mendapat bagian pendampingan sekitar Rp 6,8 miliar.
"Ini momen kick-off dilakukan. Dengan penandatanganan ini berarti sekarang negara sudah resmi untuk menganggarkan dan sebagainya. Kita mendapat dana sekitar Rp6,8 miliar karena Rp20 miliar dibagi untuk tiga," kata Najmul.
Wakil Bupati KLU Kusmalahadi Syamsuri menambahkan, keterlibatan Kementerian Keuangan memastikan proses KPBU berjalan dalam kerangka aturan yang telah ditetapkan.
"Dalam KPBU ini juga sudah melibatkan negara. Artinya seluruh proses yang kita laksanakan memang sudah sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.
Kusmalahadi menilai KPBU merupakan salah satu bentuk creative financing yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.
Pembagian tugas tim sudah dituangkan melalui SK Bupati. Kusmalahadi meminta seluruh tim menjaga komunikasi dan kekompakan karena tahapan KPBU masih panjang hingga memasuki proses transaksi dan pelaksanaan proyek.
"Pembagian tugas juga sudah jelas diberikan melalui SK Bupati. Setelah ini banyak hal teknis yang harus kita laksanakan. Kita ingin teman-teman benar-benar kompak, jangan putus komunikasinya," katanya.
KLU tercatat sebagai salah satu daerah yang lebih dahulu mempersiapkan tahapan KPBU dibandingkan dua daerah lainnya. Meski begitu, pelaksanaan kick-off dilakukan beriringan agar ketiga penerima fasilitas PDF memulai tahapan secara bersamaan.
Dengan dimulainya kick-off, Lombok Utara memasuki tahapan teknis yang lebih konkret. Mulai dari penyusunan FBC, pemetaan titik PJU, finalisasi dokumen lelang, hingga persiapan transaksi KPBU.