PRAYA — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa penanganan pascakebakaran di Desa Adat Sade tidak bisa disamakan dengan pemulihan kawasan permukiman pada umumnya. Menurutnya, Sade menyimpan nilai sejarah, tata ruang, arsitektur tradisional, serta kehidupan masyarakat Sasak yang harus dijaga keasliannya.
"Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini kebakaran yang terjadi terhadap situs sejarah yang penuh budaya. Sehingga rekonstruksinya bukan membangun rumah layak huni, tetapi membangun kembali situs sejarah sedekat mungkin dengan bentuk aslinya," tegas Miq Iqbal, sapaan akrabnya, saat meninjau lokasi di Lombok Tengah, Rabu (26/8).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Sinta Agathia dan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri. Mereka berdialog langsung dengan kepala desa, tokoh masyarakat, masyarakat adat, serta warga yang tengah bergotong royong membersihkan sisa-sisa kebakaran.
Miq Iqbal menekankan bahwa masyarakat Sade harus menjadi subjek utama dalam proses pemulihan, bukan sekadar penerima manfaat. Pemerintah, kata dia, hanya hadir untuk mendampingi, memfasilitasi, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memutuskan masa depan kampung adat mereka sendiri.
"Yang punya desa ini adalah masyarakat, masyarakat adat yang ada di sini. Sehingga kita perlu mengajak mereka bicara dan memutuskan bersama apa yang harus kita lakukan," ujarnya.
Dari dialog tersebut, mengemuka kesepahaman awal bahwa rekonstruksi dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Warga terlibat sejak penyusunan konsep hingga pelaksanaan pembangunan, sehingga keputusan tidak diambil sepihak oleh pemerintah.
Meski dikembalikan sedekat mungkin dengan bentuk aslinya, Gubernur meminta rekonstruksi menjadi momentum untuk memperbaiki aspek keselamatan dan mitigasi kebencanaan. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak menimbulkan kerugian besar di kemudian hari.
"Kita kembalikan sedekat mungkin dengan aslinya, tetapi dalam versi yang lebih baik. Kita harus memikirkan hidran, APAR, sistem sirkulasi dan akses, sehingga apabila terjadi kebakaran, penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan efektif," jelasnya.
Miq Iqbal juga membuka ruang pembahasan penataan kawasan secara lebih komprehensif, termasuk kemungkinan pengaturan ruang hidup masyarakat di luar kawasan inti adat. Namun, seluruh opsi tersebut belum menjadi keputusan final dan harus dibahas terlebih dahulu bersama masyarakat adat.
Untuk sementara, kawasan bekas kebakaran akan dijaga dan diamankan karena masih terdapat material yang berpotensi membahayakan warga serta relawan. Gubernur juga meminta bantuan dari berbagai pihak disalurkan melalui posko dan mekanisme yang telah disiapkan agar penanganan tertib dan sesuai kebutuhan.
"Sade bukan lagi hanya milik warga yang tinggal di sini. Sade adalah milik NTB, bahkan bagian dari warisan Indonesia. Karena itu, wajar kalau semua orang memiliki rasa memiliki dan ingin ikut membantu," katanya.
Gubernur mengingatkan agar proses pemulihan tidak tergesa-gesa hanya untuk mengejar agenda pariwisata maupun berbagai kegiatan besar yang akan berlangsung di NTB. Kecepatan pemulihan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keaslian dan nilai sejarah Desa Adat Sade.
Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat adat, dan berbagai pihak terkait akan terus mematangkan arah rekonstruksi. Setelah konsep disepakati, langkah berikutnya adalah menyusun kebutuhan pembiayaan dan membuka ruang kolaborasi bagi berbagai pihak yang ingin berkontribusi.
"Kesepakatannya kita tentukan dulu arahnya. Jangan terburu-buru membangun. Setelah arah rekonstruksinya jelas dan disepakati masyarakat, baru kita pikirkan bersama dari mana sumber pembiayaannya," tegasnya.
Bagi Miq Iqbal, membangun kembali Sade bukan sekadar mengganti rumah-rumah yang telah terbakar. Yang harus dipulihkan adalah ruang hidup masyarakat dan warisan budaya yang menjadikannya istimewa. Sade harus segera bangkit, tetapi ketika nanti kembali berdiri, jangan sampai Sade kehilangan Sade-nya.