MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta seluruh perangkat daerah mengubah cara pandang dalam mengelola aparatur sipil negara (ASN). Instruksi itu disampaikan menyusul terbitnya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026 yang memberikan persetujuan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemprov NTB.
Melalui sistem manajemen talenta, setiap ASN dituntut untuk memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak, hingga prestasinya secara mandiri. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemetaan kebutuhan dan pengembangan karier pegawai.
"Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting," tegas Iqbal dalam Rapim, Senin (24/8).
Gubernur menilai langkah ini dapat mengatasi ketimpangan distribusi pegawai antarperangkat daerah. Ia pun mengingatkan agar keterbatasan fiskal tidak menjadi penghalang peningkatan kualitas aparatur.
"Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal," katanya.
Rapim juga menekankan penguatan koordinasi dan pengawasan internal. Iqbal meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan komunikasi dan pengendalian sejak dini agar persoalan tidak berkembang menjadi masalah besar.
"Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap," ujarnya.
Dalam agenda yang sama, pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) saat menangani gempa M7,7 di NTT menjadi bahan evaluasi. Berdasarkan pengalaman tersebut, Pemprov NTB akan membentuk Satgas Kebencanaan NTB yang personel dan pembagian tugasnya sudah dipetakan sejak awal.
Pembagian tugas itu mencakup logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum, hingga penanganan pengungsian. Satgas nantinya ditetapkan melalui keputusan gubernur dan akan melakukan simulasi setiap enam bulan agar seluruh personel memahami tugasnya masing-masing.
"Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak," tegas Gubernur.
Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi Desa Adat Sade pascakebakaran. Proses pemulihan ini dirancang dengan memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat adat untuk terlibat dan mengelola jalannya rekonstruksi.
Pemerintah tetap memberikan pendampingan dan pengawasan agar pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta mempertahankan karakter kawasan adat. Iqbal menegaskan bahwa Desa Adat Sade memiliki nilai yang lebih luas dibandingkan sekadar bangunan fisik.