NUSA TENGGARA BARAT — Ketua Komisi XI DPR RI, Mokhamad Misbakhun, mempertanyakan arah bisnis sejumlah BUMN yang dinilai sudah keluar dari jalur strategis. Ia mencontohkan aktivitas bisnis seperti kontraktor jalan tol, pembangunan hotel, hingga apartemen.
"Apakah menjadi kontraktor jalan tol, mempunyai hotel, atau membangun apartemen merupakan cabang produksi penting bagi negara kita?" ujar Misbakhun dalam pernyataan resminya.
Menurut politikus Partai Golkar itu, negara harus tegas memisahkan mana sektor yang benar-benar menyangkut hajat hidup orang banyak dan mana yang sudah bisa dilepas ke pasar. Jika sektor komersial sudah berkembang, kata dia, sebaiknya diberikan ke swasta. Negara tetap bisa memungut pajak dari keuntungan mereka tanpa harus menanggung risiko bisnis.
Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Sitorus, menyambut positif rencana restrukturisasi yang digagas Danantara. Ia menilai mekanisme ini memungkinkan holding BUMN untuk bergerak lebih gesit dalam menyelamatkan perusahaan yang kinerjanya jeblok.
"Ketika ada entitas yang bleeding, maka bisa segera kita perbaiki, atau ada opportunity bagus segera kita tambahkan," jelas Deddy.
Pernyataan ini merujuk pada kewenangan baru Danantara yang tidak sekadar mengelola dividen, tetapi juga bisa melakukan aksi korporasi seperti penutupan anak usaha yang dinilai tidak lagi relevan.
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, sepakat bahwa kebijakan menutup entitas yang sudah tidak strategis adalah langkah yang tepat. Ia menilai selama ini salah satu hambatan terbesar dalam pengelolaan BUMN adalah suliitnya "mematikan" perusahaan yang sudah tidak punya fungsi.
Namun, Wijayanto mengingatkan agar transformasi tidak dilakukan secara terburu-buru. "Restrukturisasi harus bertahap dengan target yang realistis. Kalau terlalu cepat, yang terjadi hanya konsolidasi administratif, bukan integrasi operasional yang efektif," ujarnya.
Ia mencontohkan, holding BUMN yang terbentuk sebelumnya kerap hanya menggabungkan laporan keuangan tanpa ada efisiensi nyata di lapangan. Hal inilah yang harus dihindari oleh Danantara ke depan.
Rencana restrukturisasi ini menjadi sorotan karena menyangkut aset negara yang dikelola oleh puluhan BUMN besar, mulai dari energi, perbankan, hingga telekomunikasi. Jika eksekusinya tepat, bukan tidak mungkin dividen yang disetor ke negara bisa meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.