SUMBARWA BARAT — Geliat pariwisata Pulau Kenawa mengalir langsung ke kantong masyarakat pesisir Poto Tano. Setiap akhir pekan, para boatman melayani tiga hingga empat kali perjalanan pulang-pergi ke pulau sabana yang kerap viral di media sosial itu.
“Kalau akhir pekan kami bisa mengantar wisatawan tiga sampai empat kali sehari. Kalau hari biasa biasanya hanya satu kali penyeberangan,” ujar Jaka, salah seorang boatman, Sabtu (19/7/2026).
Namun, di balik peningkatan kunjungan itu, infrastruktur justru menjadi titik lemah. Sedikitnya 20 pemilik perahu menggantungkan penghasilan dari aktivitas penyeberangan menuju Pulau Kenawa.
Jaka menuturkan, bantuan pemerintah kepada para boatman selama ini baru sebatas jaket pelampung. Kebutuhan paling mendesak, menurut dia, adalah perbaikan dermaga di Poto Tano maupun di Pulau Kenawa.
“Harapan kami dermaganya diperbaiki dan fasilitasnya dilengkapi. Pulau Kenawa sudah dikenal luas, karena itu kawasan wisatanya juga harus semakin tertata,” kata Jaka.
Selain dermaga, ketersediaan toilet umum yang layak menjadi sorotan utama. Para boatman menilai fasilitas dasar itu penting untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, terutama saat akhir pekan.
Jaka juga menanggapi rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan memberlakukan tarif masuk bagi wisatawan. Para boatman mendukung kebijakan itu jika bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan pengelolaan destinasi.
“Kami mendukung program pemerintah, tetapi fasilitas dan jaminan keselamatan wisatawan harus siap terlebih dahulu,” tegas Jaka.
Ia menambahkan, kebijakan tarif harus dibarengi penyediaan skema asuransi yang jelas bagi pengunjung yang menggunakan jasa penyeberangan. Tanpa jaminan keselamatan, para boatman khawatir kebijakan itu justru membebani wisatawan tanpa memberikan timbal balik yang setimpal.
Para boatman meminta pemerintah melibatkan seluruh pelaku usaha dalam pembahasan sebelum memberlakukan kebijakan tarif masuk. Dialog dinilai penting agar regulasi mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor pariwisata.
“Sebelum menerapkan aturan, sebaiknya pemerintah berdiskusi dengan seluruh pelaku usaha dan boatman,” ujar Jaka.
Para pelaku usaha berharap pengembangan Pulau Kenawa tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan atau pendapatan daerah. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan, serta perlindungan terhadap masyarakat lokal harus berjalan beriringan.