MATARAM — Sebanyak lima program strategis dicanangkan langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di SMKN 5 Mataram, Rabu (15/7/2026). Kebijakan ini mencakup mekanisme seleksi kepala sekolah unggulan, penguatan SMK berbasis industri, hingga kewajiban menanam cabai bagi puluhan ribu siswa baru.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Golden Ticket. Melalui skema ini, Pemprov NTB membuka seleksi terbuka untuk menjaring kepala sekolah dengan kapasitas kepemimpinan dan manajerial terbaik. Mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan mutu.
Pada tahap awal, tujuh kepala sekolah terpilih akan menjalani penugasan khusus. Gubernur menekankan bahwa ini bukan hukuman, melainkan bentuk penghargaan. Para kepala sekolah akan menerima insentif yang nilainya lebih besar dari gaji pokok dan diberi kewenangan memilih dua guru pendamping melalui skema Silver Ticket.
“Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Karena itu yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolahnya,” tegas Iqbal dalam sambutannya.
Program SMK Mendunia dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja. Pemprov NTB akan mendorong pengembangan sekolah berbasis potensi wilayah, seperti SMK pertambangan, alat berat, mekanik, dan konstruksi di kawasan Hu’u dan Lunyuk.
Selain kompetensi teknis, Gubernur juga mendorong peningkatan literasi bahasa Inggris agar lulusan SMK mampu bersaing di pasar kerja nasional dan internasional. “SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan siap bersaing,” ujarnya.
Pemprov NTB juga menyerahkan Surat Keputusan relaksasi penggunaan Dana BOS. Kebijakan ini memungkinkan sekolah memberikan tambahan penghasilan kepada guru dan tenaga kependidikan berstatus PPPK Paruh Waktu. Mulai September mendatang, mereka akan menerima tambahan minimal Rp 500 ribu setiap bulan.
NTB menjadi salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk kebijakan ini.
Program keempat yang tak kalah menarik adalah Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI). Setiap siswa baru SMA, SMK, dan SLB diwajibkan menanam satu pohon cabai. Dengan jumlah peserta didik baru mencapai 41 ribu orang, NTB diproyeksikan memiliki cadangan lebih dari 20 ton cabai.
“Ini bukan sekadar menanam cabai. Anak-anak belajar menyemai, merawat, memanen, hingga memasarkan hasilnya. Mereka belajar bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, sekaligus membangun keterampilan hidup,” kata Miq Iqbal.
Program ini lahir dari pengalaman NTB ketika lonjakan harga cabai menjadi penyumbang utama inflasi, sehingga pemerintah terpaksa mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan biaya tinggi.
Sebagai bentuk keberpihakan, Pemprov NTB juga meluncurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu. Kebijakan ini melengkapi paket reformasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, perwakilan Bank Indonesia, BPR NTB, serta kepala sekolah se-NTB secara langsung maupun daring.