Oleh: Yusron Saudi, S.T., M.Pd., Komisioner KPID NTB dan Dosen Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram.
Setiap kali membahas AI dan penyiaran, percakapan selalu berakhir di tempat yang sama: teknologi mengancam kreativitas, manusia harus tetap memegang kendali. Kesimpulan itu benar, tapi terlalu mudah. Ia tidak menjelaskan mengapa industri penyiaran Indonesia menyerahkan begitu banyak keputusan editorial kepada mesin, dan lebih penting lagi, mengapa kerangka regulasi kita belum mampu meresponsnya.
Hari Penyiaran Nasional 2026 adalah momen yang tepat untuk pertanyaan yang lebih jujur dari sekadar sikap.
Haivision melaporkan seperempat broadcaster global kini menggunakan AI dalam operasional siaran, naik tiga kali lipat dari 9 persen setahun sebelumnya. Samba TV mencatat 51 miliar jam konsumsi televisi sepanjang paruh kedua 2024. Angka-angka itu sering dikutip sebagai bukti betapa cepatnya AI masuk ke ruang redaksi dan studio.
Namun, Yusron Saudi menyoroti tiga celah kritis yang luput dari perhatian regulator. Pertama, regulasi penyiaran Indonesia belum mendefinisikan secara jelas batas kewenangan algoritma dalam kurasi konten. Kedua, tidak ada mekanisme akuntabilitas ketika sistem rekomendasi berbasis AI melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). Ketiga, lembaga penyiaran lokal tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengaudit algoritma yang mereka gunakan.
“Kita sibuk memperdebatkan apakah AI akan menggantikan kreativitas manusia, sementara keputusan editorial harian—dari penjadwalan tayangan hingga personalisasi iklan—sudah dikendalikan algoritma,” ujar Yusron. “Regulasi kita buta terhadap realitas ini.”
Artikel ini pertama kali tampil pada NTBSatu.