NUSA TENGGARA BARAT — Pemerintah memastikan harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan solar subsidi Rp 6.800 per liter, meski harga keekonomian keduanya naik akibat konflik geopolitik. Selisih harga ditanggung APBN melalui subsidi dan kompensasi energi yang realisasinya sudah mencapai Rp 415,8 triliun hingga Oktober 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut beban itu ditanggung para pembayar pajak.
Keputusan mempertahankan harga jual eceran BBM bersubsidi disampaikan Suahasil dalam Taklimat Media APBN KiTA Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Harga keekonomian Pertalite dan solar disebut naik terutama sejak harga minyak dunia terangkat konflik geopolitik.
Selisih Harga Keekonomian dan Harga Jual
Tekanan terhadap anggaran subsidi mulai terasa sejak Maret-April 2026. Sejak periode itu, jarak antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melebar seiring kenaikan minyak mentah dunia.
“Selisih harganya Pertalite maupun solar ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak,” ujar Suahasil.
Artinya, konsumen membayar tarif yang sama seperti sebelumnya, sementara pemerintah menambal kekurangan lewat belanja subsidi. Tanpa penambalan itu, harga jual Pertalite dan solar subsidi akan mengikuti pergerakan pasar minyak dunia.
Realisasi Subsidi Rp 415,8 Triliun hingga Oktober
Hingga Oktober 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi mencapai Rp 415,8 triliun. Anggaran itu dipakai untuk subsidi BBM, LPG 3 kilogram, listrik, pupuk, dan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Subsidi BBM: sekitar 15 juta kiloliter, naik 9,5% dibanding tahun sebelumnya
- LPG 3 kilogram: sekitar 6,5 juta ton, tumbuh 2,3%
- Subsidi listrik: menjangkau 43,5 juta pelanggan
- Pupuk subsidi: alokasi 7,1 juta ton
- KUR: menjangkau 4,2 juta debitur
Kenaikan volume BBM bersubsidi 9,5% jadi sinyal tersendiri. Konsumsi yang tumbuh lebih cepat dari tahun lalu membuat beban selisih harga ikut membesar, bukan hanya gara-gara harga minyak.
Proyeksi Kebutuhan Subsidi Energi Rp 500 Triliun
Dalam sesi tanya jawab, pejabat Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah masih mengacu pada proyeksi Laporan Semester (Lapsem), yakni kebutuhan subsidi energi sekitar Rp 500 triliun. Angka itu belum final dan bisa disesuaikan mengikuti realisasi hingga akhir tahun.
Tiga faktor dipantau untuk mengukur kebutuhan tambahan: harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta volume konsumsi energi masyarakat. Pelemahan rupiah membuat harga keekonomian BBM impor makin mahal dalam denominasi lokal, sehingga selisih yang ditanggung APBN melebar.
Dampak ke Pemilik Kendaraan dan Anggaran Negara
Bagi pengguna mobil dan sepeda motor, harga di SPBU tidak berubah. Pemilik kendaraan berbahan bakar bensin tetap mengisi Pertalite Rp 10.000 per liter, sedangkan angkutan barang dan transportasi yang memakai solar subsidi masih membayar Rp 6.800 per liter.
Yang berubah adalah posisi fiskal. Setiap kenaikan harga minyak dunia atau pelemahan rupiah menambah beban selisih yang harus ditutup dari kas negara. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan anggaran di tengah ketidakpastian global.
Kementerian Keuangan belum menyampaikan rencana penyesuaian harga hingga akhir 2026. Proyeksi Rp 500 triliun untuk subsidi energi akan dievaluasi berdasarkan realisasi penyaluran dan pergerakan kurs.