DOMPU — Kepala BPKAD Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni menyatakan aset yang menjadi objek pengamanan berupa tanah milik pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah. Namun dalam penguasaannya, sejumlah bidang tanah itu telah dimasuki dan dikuasai masyarakat.
"Totalnya 42 hektare aset tanah yang menjadi objek pengamanan," ungkap Syahroni kepada Suara NTB, Sabtu (14/11).
Lokasi Aset Tersebar di Tiga Kecamatan
Tanah yang disasar tidak terkonsentrasi di satu titik. Di Kecamatan Hu'u, objek penyelamatan berada di Desa Rasabou dan Desa Hu'u. Sementara di Kecamatan Manggelewa berlokasi di Desa Nusa Jaya, dan di Kecamatan Kempo berada di Desa Soro Barat.
BPKAD juga membangun koordinasi dengan Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu. Koordinasi itu menyangkut kepastian status, legalitas, serta dokumen kepemilikan tanah yang menjadi objek penyelamatan.
Kewenangan Jaksa Pengacara Negara: dari Somasi hingga Gugatan
Melalui 25 Surat Kuasa Khusus, Bidang Datun Kejari Dompu selaku Jaksa Pengacara Negara mendapat kewenangan melakukan pendampingan dan mengambil langkah hukum yang diperlukan. Kewenangan itu mencakup pemanggilan, klarifikasi, hingga negosiasi dengan pihak-pihak yang menguasai aset.
Ruang lingkupnya lebih luas dari itu. JPN juga dapat menyampaikan somasi, menandatangani dokumen hukum, hingga mengajukan gugatan perdata maupun permohonan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila langkah hukum tersebut diperlukan.
Mengapa Jalur Hukum Dipilih
Syahroni menegaskan kerja sama dengan Kejari Dompu menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah. Tujuannya memastikan aset yang telah memiliki kekuatan legalitas tidak terus dikuasai pihak lain.
"Kerja sama ini sebagai upaya memastikan aset-aset daerah yang telah memiliki legalitas kepemilikan dapat kembali diamankan dan berada dalam penguasaan pemerintah daerah sesuai ketentuan," tandasnya.
Dengan skema ini, penyelesaian sengketa penguasaan tanah tidak langsung menuju pengadilan. Pemkab Dompu menempuh jalur pendampingan hukum lebih dulu, sementara gugatan menjadi opsi terakhir bila negosiasi dan somasi tidak membuahkan hasil.