NUSA TENGGARA BARAT — Pemerintah menyiapkan paket kebijakan perpajakan baru untuk menaikkan nilai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Usulan dari pelaku pasar mencakup insentif pajak, biaya masuk, hingga green energy, dan akan dibahas lewat rapat koordinasi lintas kementerian.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo menyatakan usulan tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi pasar modal. Pemerintah ingin memperbesar daya tarik emiten agar minat investor menanam modal ikut naik.
Masukan yang masuk ke Kemenko Perekonomian belum berbentuk satu kebijakan tunggal. Cakupannya tersebar dari perpajakan, biaya masuk, green energy, sampai berbagai sektor ekonomi riil.
Empat Klaster Usulan yang Masuk ke Pemerintah
Dradjad merinci empat area yang menerima usulan dari pelaku pasar. Seluruhnya masih dalam tahap penjajakan, belum ada keputusan bentuk final.
- Kebijakan di bidang perpajakan
- Kebijakan di bidang biaya masuk
- Kebijakan di bidang green energy
- Kebijakan di berbagai sektor ekonomi riil
"Ada usulan kebijakan di bidang perpajakan, ada usulan kebijakan di bidang biaya masuk, ada usulan kebijakan di bidang green energy, ada usulan berbagai kebijakan di sektor ekonomi riil. Itu yang akan kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait," ujar Dradjad di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11).
Belum Ada Bentuk Final, Menunggu Rapat Koordinasi
Pemerintah belum menetapkan instrumen pajak mana yang akan dipakai. Dradjad menyebut tindak lanjutnya menunggu rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Artinya, arah kebijakan masih terbuka. Bisa berupa insentif untuk emiten, penyesuaian tarif, atau fasilitas fiskal yang menyasar sektor tertentu.
Bagi investor, sinyal yang perlu dicermati adalah kejelasan bentuk kebijakan. Tanpa detail instrumen, dampak ke laba bersih emiten dan valuasi saham belum bisa dihitung.
Reformasi Pasar Modal Tak Berhenti di Pajak
Pemerintah berharap langkah reformasi pasar modal tidak hanya menjawab perhatian penyedia indeks global. Kualitas pasar modal Indonesia secara menyeluruh juga jadi sasaran.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffry Hendrik menyatakan pihaknya telah mempertegas sejumlah kebijakan terkait transparansi. Penguatan itu bagian dari reformasi yang berjalan konsisten.
"Memang reformasi pasar modal yang sudah dilakukan agar tetap secara konsisten dilakukan baik pada area peningkatan transparansi, meningkatkan likuiditas dan juga meningkatkan efektivitas dari pengawasan," ujar Jeffry.
Yang Perlu Dicermati Investor dan Emiten
Tiga area reformasi yang disebut BEI — transparansi, likuiditas, dan pengawasan — saling terkait dengan rencana insentif pajak. Insentif fiskal tanpa likuiditas memadai hanya mengerek valuasi di atas kertas.
Sebaliknya, likuiditas tanpa transparansi membuka ruang spekulasi. Kombinasi keduanya yang membuat emiten lebih layak dibandingkan bursa regional.
Pelaku pasar modal yang memberi masukan tampaknya menaruh perhatian pada kebijakan ekonomi riil, bukan hanya pajak. Sektor green energy disebut eksplisit, menandakan dorongan agar emiten energi terbarukan mendapat perlakuan fiskal lebih baik.
Pemerintah belum memberi tenggat kapan rapat koordinasi digelar. Sampai keputusan keluar, rencana ini masih berupa daftar usulan yang menunggu pembahasan antarkementerian.