NUSA TENGGARA BARAT — Jakarta, OG Indonesia — Pengalaman Indonesia dalam mengelola subsidi sepeda motor listrik menjadi salah satu studi kasus yang disorot dalam analisis IISD menjelang KTT BRICS ke-18 di New Delhi. Lembaga tersebut menilai bahwa insentif yang tepat sasaran mampu mendongkrak adopsi kendaraan listrik, namun dampaknya bisa sirna seketika jika dukungan pemerintah berhenti di tengah jalan.
Data yang dihimpun IISD menunjukkan pembelian motor listrik bersubsidi di Indonesia sempat melonjak lebih dari lima kali lipat, dari 11.532 unit pada 2023 menjadi sekitar 60.000 unit pada 2024. Namun, saat subsidi tidak dilanjutkan pada 2025, angka penjualan langsung terkoreksi 29% menjadi sekitar 55.000 unit. Momentum Pasar yang Runtuh Tanpa Kepastian Kebijakan
Tren penurunan itu menjadi gambaran nyata betapa rapuhnya pasar kendaraan listrik roda dua jika bergantung penuh pada insentif pemerintah. Arzalia Wahida, Policy Advisor IISD, menegaskan bahwa sektor usaha sempat mengalami tekanan besar pasca penghentian insentif.
“Pasca penghentian insentif pada 2025, dunia usaha mengalami tekanan cukup besar. Meski tren kembali meningkat pada 2026, kenaikannya belum signifikan untuk mencapai target. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pasar ini bisa berkembang pesat ketika didukung oleh kebijakan yang tepat, tetapi juga dapat mengalami penurunan tajam ketika dukungan tersebut dihentikan,” ujar Arzalia.
“Hal yang terpenting adalah menjaga momentum tersebut dengan kebijakan yang konsisten dan memberikan kepastian jangka panjang bagi pengguna maupun pelaku industri,” sambungnya.
Pemerintah Indonesia sendiri telah merespons dengan menghadirkan skema baru. Pada Agustus 2026, diumumkan subsidi sebesar Rp3 juta (US$169) per unit untuk satu juta sepeda motor listrik rakitan dalam negeri. Hingga kuartal ketiga 2026, mekanisme pelaksanaan teknis masih disempurnakan pemerintah. Subsidi Transportasi Umum Lebih Berkeadilan
Lebih dari sekadar angka penjualan, analisis IISD menyoroti arah kebijakan insentif. Dari 21 negara BRICS+, tujuh di antaranya telah mengarahkan subsidi pada moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah—mulai dari kendaraan roda dua, roda tiga, hingga bus listrik.
Menurut IISD, manfaat publik akan jauh lebih besar jika dukungan pemerintah menyasar moda transportasi terjangkau dibandingkan subsidi mobil pribadi yang lebih banyak dinikmati kelompok berpenghasilan tinggi. Pendekatan ini dinilai mampu mendorong pemerataan akses mobilitas sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Bagi negara-negara yang bergantung pada impor minyak, transisi kendaraan listrik bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi juga tentang mengurangi ketergantungan pada pasar minyak global dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah dari dampak kenaikan harga,” tambah Arzalia.
“Namun, jika insentif lebih banyak diarahkan untuk mobil pribadi, manfaatnya justru bisa lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan lebih tinggi. Sebaliknya, insentif untuk moda transportasi yang sehari-hari digunakan oleh jutaan masyarakat berpendapatan yang lebih rendah dapat membantu mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mencapai tujuan ketahanan energi,” lanjutnya. Pelajaran dari India dan Tiongkok
Indonesia bukan satu-satunya negara yang memilih fokus pada kendaraan roda dua. Pola serupa terlihat di India, di mana dukungan berkelanjutan pemerintah berhasil menaikkan pangsa penjualan motor listrik dari 0,4% pada paruh pertama 2021 menjadi rekor 11% pada Juli 2026.
Tiongkok bahkan mencatatkan angka lebih fantastis. Program tukar tambah sepeda listrik di negara tersebut berhasil mendorong 12,5 juta pembelian hanya dalam kurun waktu satu tahun pada 2025.
Sementara itu, Brasil mengambil jalur berbeda dengan mengalokasikan USD1,7 miliar melalui program New Growth Acceleration Program untuk membiayai 2.296 bus listrik di 61 kota.
Fakta bahwa sekitar 84% populasi negara BRICS+ tinggal di negara pengimpor minyak membuat isu ini kian krusial. Dengan transportasi darat menyumbang hampir separuh permintaan minyak dunia, peralihan ke mobilitas listrik menjadi agenda strategis, bukan sekadar gaya hidup. Bagi Indonesia, pelajaran paling berharga dari pengalaman ini sederhana: subsidi harus konsisten, dan arahnya harus menyentuh pengguna sepeda motor yang menjadi tulang punggung mobilitas nasional.
