MATARAM — Anggaran pendidikan sebesar Rp 2,2 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar telah dialokasikan oleh Pemkot Mataram. Namun, sejumlah kalangan menilai bahwa tanpa transparansi pengelolaan, dampak ekonomi dari belanja daerah tidak akan maksimal.
Anggaran Rp 2,2 Miliar untuk Sekolah, tapi Akses Informasi Terbatas
Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar. Selain itu, puluhan program rehabilitasi juga diusulkan ke pemerintah pusat.
Meski demikian, akses publik terhadap detail pelaksanaan program masih terbatas. Informasi mengenai nilai kontrak, pelaksana proyek, progres pekerjaan, hingga realisasi anggaran di tingkat sekolah belum sepenuhnya terbuka.
“Publik lebih sering mengetahui proses perencanaan dan pengusulan, sementara tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya terbuka,” tulis Adriyan Wahyudi, mahasiswa Universitas Mataram, dalam analisisnya.
PAD Baru Terealisasi 43 Persen, Sektor Retribusi Tertinggal
Di sisi penerimaan daerah, realisasi PAD Kota Mataram semester pertama 2026 baru mencapai Rp 273,859 miliar. Sektor pajak daerah menunjukkan capaian sekitar 47 persen, sementara retribusi daerah masih tertahan di angka 39,65 persen.
Sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pariwisata masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi.
Mengapa Transparansi Anggaran Terkait dengan Angka Pengangguran?
BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka di Kota Mataram pada 2025 sebesar 4,80 persen. Sebagian besar pengangguran adalah lulusan sekolah menengah kejuruan dan generasi muda yang seharusnya sudah siap kerja.
Menurut analisis yang beredar, program pembangunan pendidikan yang tidak transparan berisiko melahirkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Rehabilitasi sekolah bisa saja tidak melibatkan tenaga kerja lokal, dan pelatihan vokasi bisa berjalan tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
Sebaliknya, pengelolaan anggaran yang terbuka dapat membuka peluang bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam proyek pemerintah. Dunia pendidikan pun bisa membangun kemitraan yang lebih kuat dengan sektor industri.
Langkah Strategis yang Perlu Diambil Pemkot
Sejumlah langkah strategis direkomendasikan untuk mengatasi persoalan ini. Pertama, mempublikasikan secara proaktif seluruh data anggaran pendidikan melalui platform digital dan papan informasi di sekolah.
Kedua, mengintegrasikan kebijakan peningkatan PAD dengan program penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM lokal. Ketiga, memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik.
“Transparansi bukanlah beban birokrasi, melainkan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah,” demikian kesimpulan dari analisis tersebut. Anggaran pendidikan yang dikelola secara terbuka diyakini bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan penekan angka pengangguran.
