MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan jaminan kepada pelaku usaha bahwa pemerintah daerah tidak akan mengeluarkan kebijakan yang merugikan investor di sektor perikanan dalam empat tahun ke depan. Pernyataan ini ia sampaikan di hadapan pengusaha tambak udang yang tergabung dalam Shrimp Club Indonesia (SCI) Wilayah Lombok.
“Saya bisa berikan jaminan empat tahun ke depan kami tidak akan membuat regulasi yang tidak ramah investor di tingkat provinsi,” ujar Iqbal dalam forum yang digelar di Hotel Aston Inn Mataram, Jumat (19/6).
Investasi Tambak Udang Tak Boleh Rusak Lingkungan
Meski membuka lebar investasi, Gubernur Iqbal menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan menjadi syarat mutlak. Ia mengingatkan agar bisnis udang tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek yang berujung pada kerusakan ekosistem.
“Kita tidak ingin dapat uang sekarang, tapi besok semua mati karena lingkungan rusak. Kita ingin tambak bisa berdampingan dengan pariwisata,” tegasnya.
Iqbal juga menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin hasil perikanan NTB diproses dan diekspor langsung dari daerah. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan asli daerah.
Pemprov Siapkan Lahan 100 Hektare di Kawasan Bandara
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung investasi hilirisasi udang. Pihaknya telah menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study) dan detail engineering design (DED) untuk proyek tersebut.
“Dislutkan telah menyiapkan FS dan DED untuk hilirisasi udang, serta siap memfasilitasi lahan, termasuk potensi 100 hektare di kawasan Bandara Internasional Lombok,” jelas Muslim.
Selain lahan, percepatan perizinan juga menjadi prioritas. Pemprov akan membentuk tim terpadu untuk mempercepat proses perizinan investasi di sektor perikanan.
Pengusaha Soroti Kepastian Regulasi dan Standar Global
Ketua Umum Shrimp Club Indonesia (SCI), Andi Tamsil, menilai hilirisasi menjadi kunci agar manfaat ekonomi sektor udang bisa dirasakan lebih besar oleh daerah. Selama ini, kontribusi sektor udang belum memberikan nilai tambah maksimal di tingkat lokal.
“Kita perlu mendorong agar manfaat ekonomi tetap berputar di daerah,” ujarnya.
Andi Tamsil juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi dan kualitas input produksi. Menurutnya, kepastian keamanan dan kenyamanan berusaha jauh lebih penting dibanding subsidi berlebihan. Ia menekankan bahwa benur harus bersertifikat bebas penyakit dan penggunaan antibiotik terlarang harus dihindari agar produk NTB diterima di pasar global.
Tantangan dari Regulasi hingga Tarif Antidumping
Ketua SCI Wilayah Lombok, Suryadi Adinata, memaparkan bahwa sektor udang menghadapi tantangan kompleks, mulai dari produksi hingga pasar global. Budidaya tambak udang kerap dihadapkan pada risiko gagal panen, regulasi yang rumit, hingga isu global seperti tarif antidumping dan standar internasional.
“Kami butuh penyederhanaan perizinan dan iklim investasi yang kondusif,” kata Suryadi.
Forum ini menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan industri udang berbasis hilirisasi, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan di NTB.
