NUSA TENGGARA BARAT — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmen tersebut dalam pidato tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Pidato dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Subsisi Berbasis Komoditas Akan Dialihkan ke Bantuan Langsung
Perubahan mendasar yang dijanjikan pemerintah adalah mengubah skema subsidi yang selama ini melekat pada komoditas, seperti BBM dan LPG 3 kg, menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang berhak. “Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan iklim investasi dan pelestarian lingkungan,” ujar Purbaya.
Reformasi ini akan ditopang oleh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi. Pemerintah mengakui masih ada kekurangan akurasi data yang menyebabkan kesalahan sasaran (inclusion dan exclusion error), sebagaimana disorot Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Target Makro Fiskal dan Strategi Pengamanan Defisit
Dalam kerangka awal postur makro ekonomi 2027, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara berkisar 11,82% hingga 12,40% terhadap PDB. Sementara belanja negara direncanakan mencapai 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB, sehingga defisit anggaran dijaga di level 1,8% hingga 2,4%.
Untuk menutup defisit, pemerintah akan mengandalkan pembiayaan inovatif. Skema tersebut meliputi sinergi dengan Danantara, Special Mission Vehicles, Badan Layanan Umum, dan Sovereign Wealth Fund.
Efisiensi Belanja dan Prioritas Nasional di Daerah
Pemerintah menegaskan akan melanjutkan efisiensi dan refocusing anggaran. Langkah ini bertujuan memperluas ruang fiskal dan memastikan belanja negara lebih produktif. Sinergi belanja pusat dan daerah juga akan diperkuat untuk mendukung program prioritas nasional, antara lain Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di sisi penerimaan, optimalisasi tidak hanya dari sektor perpajakan. Pemerintah juga akan menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penguatan tata kelola sumber daya alam, inovasi layanan publik, dan penegakan hukum dalam penagihan piutang negara.
Pemanfaatan Big Data untuk Perpajakan
Pemerintah berencana memperkuat sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan didorong lewat pemanfaatan teknologi dan analisis big data untuk memperluas basis perpajakan dan efektivitas pengawasan.
“Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta berbasis penerima manfaat langsung,” kata Purbaya dalam pidatonya.
