LOMBOK — Muzihir menegaskan kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam menyikapi permintaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat tersebut. Menurutnya, penggunaan APBD untuk memenuhi kebutuhan hingga Rp1 triliun bukan sesuatu yang realistis, terlebih angka itu disebut untuk kebutuhan persiapan penyelenggaraan PON.
"Barang Mustahil (Rp1 triliun untuk PON) kalau pakai APBD," tegas Muzihir, Sabtu (31/10/2026).
Politikus DPRD NTB itu mempertanyakan besarnya kebutuhan anggaran yang disampaikan KONI Pusat. Muzihir membandingkannya dengan kebutuhan anggaran pada periode kepemimpinan Ketua KONI NTB sebelumnya.
Menurutnya, nilai yang dibutuhkan saat itu hanya berada di kisaran Rp300 miliar. Selisihnya jauh dari angka Rp1 triliun yang kini diminta KONI Pusat.
"KONI Pusat harus berpikir ulang, siapa yang mempersiapkan dulu nilainya tidak segitu," ungkapnya.
Muzihir menyoroti dampak jika kebutuhan persiapan PON 2028 sepenuhnya dibebankan kepada APBD NTB. Pemerintah daerah, katanya, akan menghadapi beban fiskal yang sangat besar.
Karena itu, ia meminta sumber pendanaan PON 2028 diperjelas. Menurut Muzihir, tidak semua kebutuhan penyelenggaraan harus ditanggung daerah melalui APBD.
Pernyataan ini muncul di tengah persiapan NTB sebagai tuan rumah PON 2028. Sampai sekarang, belum ada keterangan resmi dari Pemprov NTB maupun KONI Pusat soal skema pendanaan yang akan dipakai.