MATARAM — BPK RI mencatat sejumlah perbaikan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah di NTB pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. Isma Yatun menyebut komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan Pemprov NTB membuktikan daerah itu tidak hanya siap membangun, tetapi juga siap mendunia.
“Kehadiran saya hari ini secara khusus merupakan bentuk apresiasi atas transformasi tata kelola di tahun pertama kepemimpinan Bapak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal,” ujar Isma Yatun dalam rapat paripurna DPRD NTB, Jumat (5/6).
Dalam laporan pemeriksaan, BPK menyoroti dua capaian strategis yang berhasil dituntaskan Pemprov NTB. Pertama, di sektor kesehatan, seluruh utang belanja dan utang bank pada RSUD Provinsi NTB berhasil dilunasi sepanjang tahun 2025.
Kedua, di sektor pendidikan, Pemprov NTB mengambil langkah progresif dengan menghapus pungutan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pada SMA dan SMK sejak Semester II Tahun 2025. Kebijakan ini dinilai memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus memperluas akses layanan bagi masyarakat.
Atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov NTB. Capaian ini menjadi opini WTP ke-15 yang diraih secara beruntun oleh provinsi tersebut.
Meski masih terdapat sejumlah catatan terkait aspek pengendalian dan kepatuhan, BPK menegaskan temuan tersebut tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Isma Yatun mengingatkan bahwa raihan opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan.
BPK juga memberikan apresiasi terhadap sinergi antara Pemprov NTB dan DPRD NTB. Menurut Isma Yatun, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Isma Yatun pun mendorong Pemprov NTB untuk mempercepat tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi pijakan untuk memperkuat integritas fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya visi “NTB Mendunia”.