MATARAM — BPK mencatat sejumlah perbaikan fundamental yang berhasil menjawab persoalan-persoalan yang menjadi catatan merah di tahun sebelumnya. Transformasi ini dinilai tidak hanya membuat pengelolaan keuangan daerah lebih sehat, tetapi juga memperkuat posisi NTB di kancah nasional.
Utang RSUD Lunas, Pungutan Sekolah Dihapus
Salah satu capaian yang mendapat sorotan positif BPK adalah tuntasnya permasalahan utang di sektor kesehatan. BPK mencatat, utang belanja dan utang bank pada RSUD NTB yang sebelumnya menjadi temuan serius pada 2024, kini telah dilunasi seluruhnya pada 2025. Pengelolaan keuangan rumah sakit daerah dinilai lebih tertib dan disiplin.
Di sektor pendidikan, langkah Pemprov NTB menghapus pungutan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pada SMA dan SMK sejak Semester II Tahun 2025 juga diapresiasi. BPK menilai kebijakan ini progresif karena memperkuat tata kelola sekaligus memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat.
WTP ke-15: Bukan Sekadar Opini, Tapi Momentum
Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemprov NTB—yang ke-15 kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, Isma Yatun menegaskan bahwa opini ini bukanlah tujuan akhir.
"Capaian tersebut hendaknya tidak dimaknai sebagai tujuan akhir, melainkan momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," ujar Ketua BPK RI dalam sambutannya.
Ia menambahkan, BPK masih mencatat sejumlah catatan terkait pengendalian dan kepatuhan, namun dampaknya dinilai tidak material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Sinergi Eksekutif-Legislatif Jadi Fondasi
Isma Yatun secara khusus menyoroti kolaborasi yang terbangun antara Pemprov NTB dan DPRD NTB. Menurutnya, sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
"Keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi pijakan untuk memperkuat integritas fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya visi NTB Mendunia," tegasnya.
Apresiasi ini menjadi sinyal positif bagi pemerintahan Iqbal-Indah yang baru berjalan satu tahun. BPK menilai komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan membuktikan bahwa daerah ini tidak hanya siap membangun, tetapi juga siap mendunia.
