MATARAM — Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Muzakkir Walad mengungkapkan bahwa wilayahnya tidak memungkinkan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat karena kepadatan penduduk dan sempitnya lahan. “Jangankan 10 hektare, 1-2 hektare saja di Mataram sudah cukup berat,” katanya, Jumat (5/6/2026).
Sebagai gantinya, Pemkot Mataram mengambil peran sebagai daerah rintisan dan penyangga. Langkah pertama yang dilakukan adalah pendataan anak putus sekolah di seluruh kelurahan.
Dinsos Kota Mataram menggandeng perangkat kelurahan untuk memvalidasi data anak-anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan. “Data harus valid sesuai nama dan alamat agar program tepat sasaran,” ujar Muzakkir. Anak-anak yang terdata dan memiliki kemauan untuk sekolah akan ditawarkan masuk ke Sekolah Rakyat di daerah lain.
Pendaftaran juga bisa dilakukan langsung ke kantor Dinsos Kota Mataram. Setelah data terkumpul, Pemkot akan memfasilitasi mereka untuk masuk ke sekolah asrama yang tersedia di Lombok Barat, Lombok Utara, dan daerah lainnya.
Muzakkir menegaskan bahwa seluruh kebutuhan anak selama mengikuti program ditanggung pemerintah. “Anak-anak hanya fokus belajar, untuk kebutuhan lain diberikan secara gratis,” katanya. Fasilitas yang disediakan meliputi akomodasi asrama, konsumsi, hingga transportasi pulang-pergi saat libur.
Namun, ada konsekuensi yang harus disepakati orang tua: anak akan tinggal di asrama dan hanya boleh pulang pada waktu libur tertentu. Karena itu, Dinsos juga akan mengedukasi dan mensosialisasikan aturan ini kepada para orang tua sebelum anak didaftarkan.
Kriteria utama pembangunan Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal 10 hektare. Dengan luas wilayah Kota Mataram yang relatif kecil dan padat permukiman, pemerintah daerah menilai opsi tersebut tidak realistis. “Kami tidak bisa memaksakan diri, lebih baik jadi penyangga yang efektif,” kata Muzakkir.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu dan putus sekolah. Dengan skema asrama, pemerintah berharap anak-anak bisa fokus belajar tanpa terganggu kondisi ekonomi keluarga.
Pemkot Mataram menargetkan program ini bisa menjadi jembatan bagi anak-anak kurang beruntung untuk kembali mengenyam bangku pendidikan. “Kami ingin anak-anak Mataram tetap punya akses pendidikan layak, meski harus belajar di luar kota,” ujar Muzakkir. Dengan kolaborasi lintas daerah, diharapkan angka putus sekolah di Mataram bisa ditekan secara signifikan.