LOMBOK TIMUR — Pemerintah melalui kementerian terkait mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Nusa Tenggara Barat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, mengonfirmasi bahwa alokasi untuk Pulau Lombok mencapai 1.400 unit rumah pada tahun ini.
Kabupaten Lombok Timur mendapatkan porsi signifikan dengan jatah 350 unit bantuan. Program ini dirancang bukan sekadar renovasi fisik, melainkan instrumen untuk mendorong perbaikan kondisi sosial dan ekonomi warga secara berkelanjutan.
Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan material bangunan serta upah tenaga kerja yang terlibat dalam proses renovasi rumah.
Penyaluran dana dilakukan dengan mekanisme ketat untuk menjamin transparansi. Dana tidak diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada warga, melainkan disalurkan kepada penyedia material dan tukang yang telah ditunjuk.
“BSPS ini program stimulan, bukan bantuan penuh,” ujar Sari Yuliati saat meninjau lokasi pada Minggu (3/5). Ia menekankan bahwa masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif memperbaiki hunian mereka secara mandiri melalui semangat gotong royong.
Program BSPS merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional yang menargetkan penyediaan tiga juta rumah layak huni hingga tahun 2029. Pemerintah memproyeksikan penanganan sekitar 400 ribu unit rumah tidak layak huni setiap tahunnya di seluruh Indonesia.
Sari menjelaskan bahwa keterlibatan swadaya masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Jika biaya renovasi melampaui dana stimulan yang diberikan, warga diharapkan dapat menambah kekurangan tersebut secara mandiri.
“Jika biaya kurang, warga bisa menambah secara swadaya,” tambah Sari. Skema ini bertujuan agar masyarakat memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap rumah yang telah diperbaiki.
Peningkatan kualitas hunian diyakini berbanding lurus dengan derajat kesehatan masyarakat. Rumah yang layak memenuhi standar sanitasi dan pencahayaan yang lebih baik, sehingga menciptakan lingkungan tinggal yang lebih sehat bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Selain aspek kesehatan, hunian yang nyaman diharapkan mampu mendongkrak produktivitas ekonomi penghuninya. Lingkungan yang tertata dianggap mampu memberikan stabilitas psikologis bagi warga untuk bekerja lebih optimal.
Sari Yuliati mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program ini di wilayah NTB. Optimalisasi penyaluran bantuan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita NTB mandiri melalui penguatan infrastruktur dasar di tingkat keluarga.