MATARAM — Realisasi produksi gabah kering giling (GKG) di Nusa Tenggara Barat hingga Oktober 2026 tercatat 1,687 juta ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB Lalu Mirza Amir Hamzah di Mataram, NTB.
Selain produksi panen, cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang-gudang Perum Bulog NTB juga masih tersedia lebih dari 200.000 ton. Kombinasi dua posisi itu disebut menjadi penopang utama pasokan pangan daerah.
Mirza menjelaskan, realisasi produksi GKG tahun ini diperkirakan tidak jauh berbeda dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang menembus sekitar 1,7 juta ton. Periode penghitungan produksi tahun berjalan masih tersisa satu bulan.
Pihaknya optimistis total capaian akhir dapat mendekati angka produksi tahun lalu. Meski demikian, angka produksi GKG masih perlu dikalkulasi secara terukur karena harus melalui proses penyosohan menjadi beras siap konsumsi.
Pemerintah Provinsi NTB tetap mewaspadai ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem. Gangguan iklim berpotensi memengaruhi produktivitas lahan serta mengubah pola tanam petani pada musim tanam berikutnya.
Pengawasan intensif terhadap ketersediaan stok, pergerakan harga, hingga kelancaran jalur distribusi disebut terus diperketat. Langkah simultan antara penguatan produksi lokal dan intervensi pasar berkelanjutan diharapkan menjaga ketahanan pangan NTB tetap stabil.
Sebagai langkah intervensi hulu-hilir, Pemprov NTB terus menggulirkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala di tingkat masyarakat. Program ini menjadi instrumen taktis untuk menjaga daya beli publik sekaligus menekan laju inflasi daerah.
"Di tingkat pemerintah provinsi, kami rutin menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu langkah konkret pengendalian inflasi dan mendekatkan akses pangan terjangkau bagi warga," tutur Mirza.
Dengan produksi yang masih berjalan hingga akhir tahun dan cadangan Bulog di atas 200.000 ton, Pemprov NTB menilai posisi pasokan beras saat ini tidak menghadapi tekanan berarti. Antisipasi tetap diarahkan pada risiko kekeringan yang bisa berdampak pada musim tanam berikutnya.