MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menilai pembenahan Bank NTB Syariah tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, bank daerah butuh arsitektur digital yang kuat dan terarah untuk mengantisipasi risiko keamanan siber yang semakin kompleks. Penegasan itu muncul dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Daerah NTB Abul Chair.
Pembenahan menyeluruh menyentuh tiga aspek sekaligus: manajemen, pengawasan internal, dan sistem teknologi informasi. Ketiganya harus berjalan beriringan, bukan jalan sendiri-sendiri.
Risiko serangan siber terhadap layanan keuangan terus meningkat, dan bank daerah tidak kebal dari ancaman itu. Iqbal menyebut penguatan teknologi perlu ditopang tata kelola yang baik serta pengawasan yang efektif.
Dana yang dikelola entitas daerah juga disorot. Gubernur menekankan pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kewenangan pengawasan masing-masing lembaga.
Dari sisi bisnis, Pemprov NTB mendorong optimalisasi pemanfaatan layanan Bank NTB Syariah oleh entitas daerah. Sasaran utamanya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan aparatur sipil negara (ASN).
Langkah itu diharapkan memperkuat peran bank daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Bank NTB Syariah juga didorong memperbesar penghimpunan dana murah lewat tabungan dan sumber dana berbiaya rendah lainnya.
Strategi ini penting untuk memperkuat struktur pendanaan. Selama ini bank masih bergantung pada deposito yang biaya dananya lebih tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Rudi Sulistyo atas sinergi dan pengabdian OJK selama bertugas di NTB. Rudi melanjutkan penugasan di OJK Pusat terhitung sejak 5 Oktober 2026.
Sinergi pemerintah daerah dan OJK dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Penguatan bank milik daerah, menurut Pemprov NTB, membutuhkan konsistensi dalam penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan pengelolaan risiko yang memadai. Pembaruan teknologi dan perluasan bisnis saja tidak cukup tanpa disiplin pengelolaan risiko.