LOMBOK TENGAH — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal meninjau langsung kawasan terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Rabu (26/8). Dalam kunjungan itu, ia menegaskan bahwa penanganan lokasi ini harus dibedakan dengan kebakaran pada permukiman biasa karena Sade merupakan situs sejarah yang menyimpan arsitektur tradisional dan ruang hidup masyarakat Sasak.
“Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini kebakaran yang terjadi terhadap situs sejarah yang penuh budaya. Sehingga rekonstruksinya bukan membangun rumah layak huni, tetapi membangun kembali situs sejarah sedekat mungkin dengan bentuk aslinya,” tegas Lalu Iqbal.
Lalu Iqbal menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan model pembangunan maupun skema pembiayaan sebelum arah rekonstruksi disepakati bersama masyarakat adat. Menurutnya, warga Sade harus menjadi subjek utama dalam proses pemulihan, bukan sekadar penerima bantuan.
“Yang punya desa ini adalah masyarakat, masyarakat adat yang ada di sini. Sehingga kita perlu mengajak mereka bicara dan memutuskan bersama apa yang harus kita lakukan,” ujarnya saat berdialog dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga yang tengah bergotong royong membersihkan sisa kebakaran.
Meski ingin mempertahankan keaslian, Gubernur menegaskan momen rekonstruksi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperbaiki aspek keselamatan dan mitigasi kebencanaan. Ia meminta sistem proteksi kebakaran modern ditanamkan tanpa merusak identitas kawasan.
“Kita kembalikan sedekat mungkin dengan aslinya, tetapi dalam versi yang lebih baik. Kita harus memikirkan hidran, APAR, sistem sirkulasi dan akses, sehingga apabila terjadi kebakaran, penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Iqbal juga membuka ruang pembahasan penataan kawasan secara komprehensif, termasuk kemungkinan pengaturan ruang hidup masyarakat di luar kawasan inti adat. Namun, seluruh opsi tersebut belum menjadi keputusan dan wajib dibahas bersama masyarakat adat terlebih dahulu.
Untuk sementara, kawasan bekas kebakaran diminta tetap diamankan karena masih terdapat material yang berpotensi membahayakan warga dan relawan. Adapun bantuan dari masyarakat diharapkan disalurkan melalui posko dan mekanisme yang telah disiapkan agar penanganannya tertib dan sesuai kebutuhan.
“Sade bukan lagi hanya milik warga yang tinggal di sini. Sade adalah milik NTB, bahkan bagian dari warisan Indonesia. Karena itu, wajar kalau semua orang memiliki rasa memiliki dan ingin ikut membantu,” katanya.
Gubernur mengingatkan agar proses pemulihan tidak tergesa-gesa hanya untuk mengejar agenda pariwisata maupun kegiatan besar yang akan berlangsung di NTB. Kecepatan pemulihan tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keaslian dan nilai sejarah yang menjadikan Desa Adat Sade istimewa.
“Dalam kesepakatannya kita tentukan dulu arahnya. Jangan terburu-buru membangun. Setelah arah rekonstruksinya jelas dan disepakati masyarakat, baru kita pikirkan bersama dari mana sumber pembiayaannya,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan terus mematangkan arah rekonstruksi. Setelah konsep disepakati, langkah berikutnya adalah menyusun kebutuhan pembiayaan dan membuka ruang kolaborasi bagi berbagai pihak yang ingin berkontribusi. Baginya, membangun kembali Sade bukan sekadar mengganti rumah-rumah yang terbakar, melainkan memulihkan ruang hidup masyarakat dan warisan budaya yang menjadikannya memiliki arti khusus.