NUSA TENGGARA BARAT — Rencana besar restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diungkap langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (30/6), ia menyatakan jumlah perusahaan pelat merah akan dikurangi menjadi sekitar 250 entitas dari yang sebelumnya mencapai ribuan.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola BUMN, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa saat ini 52 persen dari total 1.077 perusahaan BUMN masih membukukan kerugian. Akumulasi defisitnya mencapai Rp20 triliun. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan konsolidasi besar-besaran, menekan pemborosan, dan memperkuat kinerja perusahaan negara.
Dony menjelaskan, Danantara saat ini tengah menjalankan proses perampingan dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200 hingga 300 entitas. Proses ini ditargetkan selesai pada 2026. "Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujar Dony, menegaskan arah kebijakan dari Istana.
Kekhawatiran akan gelombang PHK langsung dipatahkan. Dony memastikan bahwa karyawan bukan pihak yang akan dikorbankan dalam restrukturisasi ini. Seluruh pegawai BUMN akan tetap menjadi bagian dari perusahaan hasil penggabungan atau konsolidasi nanti.
"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," tegas Dony.
Keputusan ini diambil setelah pemerintah menghitung ulang skala prioritas. Dony menyebut, total biaya tenaga kerja di seluruh BUMN hanya berkisar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun per tahun. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi penghematan dari konsolidasi yang diperkirakan mencapai Rp50 triliun.
"Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," ujar Dony, menggambarkan efisiensi yang bisa diraih tanpa harus memecat pekerja.
Melalui kebijakan ini, Presiden Prabowo berharap struktur perusahaan BUMN menjadi lebih ramping, kinerja meningkat, dan pengelolaan aset negara bisa lebih optimal. Target utamanya adalah memperkuat daya saing BUMN sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional—tanpa mengorbankan nasib para pekerjanya.