NUSA TENGGARA BARAT — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proyek hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah memerlukan pendampingan hukum dan integritas sejak tahap awal. "Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat," ujar Dony.
Menurutnya, keterlibatan KPK sejak awal bukan sekadar formalitas. Ini adalah strategi membangun sistem pencegahan korupsi yang komprehensif. Setiap tahapan—dari perencanaan, pengadaan, hingga eksekusi—akan dikawal dengan standar integritas tinggi. "Kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan," tegasnya.
Pelatihan Antikorupsi untuk Semua Tim Proyek
Tak hanya pengawasan, BP BUMN juga akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Seluruh grup dan tim pelaksana di perusahaan BUMN yang terlibat dalam program hilirisasi wajib mengikuti pelatihan pencegahan korupsi. Ini menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko secara menyeluruh.
"Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan," kata Dony. Dengan sistem pengawasan dan pencegahan yang kuat, proyek-proyek strategis diharapkan mampu memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional.
LHKPN: Tak Ada Toleransi untuk Keterlambatan
Dony juga memberikan perhatian khusus pada kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan BUMN. Ia mengaku akan mengontrol langsung ketaatan pelaporan ini tanpa memberikan toleransi terhadap keterlambatan atau kelalaian.
"Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan," tegasnya. Ia berharap setelah transformasi, seluruh BUMN memiliki koridor yang jelas agar potensi korupsi bisa ditekan seminimal mungkin.
Kolaborasi ini menegaskan bahwa transformasi BUMN tidak hanya soal mengejar laba, tetapi juga membangun sistem tata kelola yang bersih. Dengan pengawasan terintegrasi bersama KPK, ruang gerak praktik korupsi di perusahaan negara diharapkan semakin sempit, sehingga investasi strategis benar-benar pulang ke rakyat.
