MATARAM — Rencana pengoperasian seaplane di Nusa Tenggara Barat belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Ahsanul Khalik menjelaskan, pengembangan pesawat amfibi tidak sekadar mendatangkan pesawat dan menentukan lokasi pendaratan. Ada persyaratan teknis, legalitas, dan perizinan yang jauh lebih kompleks dibanding transportasi udara atau laut pada umumnya.
"Memang prosesnya membutuhkan waktu cukup panjang karena pengembangan seaplane bukan sekadar mendatangkan pesawat dan menentukan lokasi pendaratan," kata Khalik, Sabtu (14/11).
Lima Kementerian dan BUMN yang Harus Dilalui Operator
PT AMAN Air selaku operator masih harus menuntaskan perizinan di Kementerian Perhubungan, baik melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maupun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Persetujuan pemanfaatan Bendungan Batujai juga diperlukan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Operator turut berkoordinasi dengan BUMN pengelola fasilitas transportasi, yakni Pelindo dan Angkasa Pura. Satu lagi yang belum tuntas: izin pemanfaatan ruang laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sejumlah ketentuan teknis, keselamatan, dan administrasi operasional harus diselesaikan sebelum layanan seaplane dapat berjalan.
Mengapa Seaplane Tidak Bisa Disamakan dengan Pesawat Biasa
Seaplane memanfaatkan dua wilayah sekaligus: ruang udara dan perairan. Kondisi itu membuat proses perizinan tidak bisa mengikuti jalur transportasi udara maupun laut yang sudah mapan.
Khalik menyebut seaplane tergolong model transportasi yang relatif baru dalam pengembangan konektivitas wisata di NTB. Karena itu, Pemprov memilih mengawal perizinan secara lintas kementerian dan lembaga ketimbang menyerahkan sepenuhnya ke operator.
Rencana ini diarahkan untuk membuka konektivitas wisata kepulauan. Harapannya, moda transportasi baru tersebut ikut mendorong ekonomi daerah begitu seluruh izin tuntas.
Apa yang Masih Ditunggu Warga dan Pelaku Wisata
Belum ada tenggat pasti kapan seaplane mulai beroperasi. Yang jelas, tahapan perizinan masih berjalan dan melibatkan sedikitnya tiga kementerian plus dua BUMN pengelola fasilitas transportasi.
Pemprov NTB menyatakan akan terus mengawal proses tersebut agar moda transportasi baru itu bisa segera diwujudkan. Sampai izin tuntas, rencana penerbangan amfibi ke kawasan kepulauan NTB masih berstatus tahap persiapan.