MATARAM — Sekretaris BRIDA NTB Retno Untari dan Koordinator Pokja Inovasi, Hilirisasi dan Kemitraan Lale Ira Amrita Sari mewakili lembaga itu pada Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026. Forum digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI pada 3–5 November 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta.
FBPI 2026 mengangkat tema "Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan". Forum itu mempertemukan inventor, perguruan tinggi, lembaga riset, investor, pelaku industri, dan sektor pembiayaan.
Apa yang Dibawa BRIDA NTB ke Forum Paten Jakarta
Kehadiran dua pejabat BRIDA NTB menjadi bagian penguatan jejaring dan kolaborasi ekosistem riset daerah. Fokusnya memastikan hasil inovasi tidak berhenti pada tahap penelitian atau penciptaan.
Hasil riset dinilai perlu mendapat perlindungan hukum sekaligus membuka peluang pemanfaatan yang lebih luas. Dalam pengembangan inovasi daerah, BRIDA NTB berperan mendorong lahirnya inovasi dan memfasilitasi pengembangan hasil riset.
Lembaga itu juga memperkuat proses hilirisasi dan pemanfaatan inovasi. Perlindungan HAKI menjadi salah satu aspek penting karena memberi kepastian hukum atas karya, temuan, dan produk inovasi.
Sosialisasi HAKI 2026 Libatkan Narasumber Kanwil Kementerian Hukum
Kerja sama BRIDA NTB dengan Kanwil Kementerian Hukum NTB sudah berjalan konkret lewat Sosialisasi HAKI Tahun 2026. Narasumber kegiatan itu berasal dari Kanwil Kementerian Hukum NTB.
Kegiatan tersebut meningkatkan pemahaman pelaku riset dan inovasi soal pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Peserta juga mendapat penjelasan mengenai jenis-jenis HAKI dan urgensi pendaftaran atas hasil karya yang dihasilkan.
Sinergi kedua lembaga diharapkan berlanjut melalui pendampingan dan fasilitasi pendaftaran HAKI. Sasaran fasilitasi mencakup inventor, peneliti, perguruan tinggi, perangkat daerah, serta pelaku inovasi di NTB.
Pitching Paten hingga Komersialisasi Teknologi di FBPI 2026
Agenda FBPI 2026 memberi perspektif soal keterhubungan perlindungan paten, pengembangan teknologi, dan peluang komersialisasi. Berbagai sesi pitching paten dan talkshow digelar dalam forum itu.
Peserta juga berbagi pengalaman keberhasilan komersialisasi teknologi. Kekayaan intelektual dinilai berpotensi menjadi penggerak ekonomi, meningkatkan daya saing, dan memperkuat kemandirian inovasi.
Melalui sinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum NTB, BRIDA NTB berkomitmen menggalakkan kesadaran dan fasilitasi pendaftaran HAKI atas hasil riset dan inovasi daerah. Langkah itu diharapkan mendorong lebih banyak inovasi NTB terlindungi secara hukum dan memiliki nilai tambah.
Inovasi yang terlindungi juga berpeluang dikembangkan menjadi produk, teknologi, dan layanan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.