JAKARTA — Eddy Iriawan, yang menjabat Ketua Departemen Hukum dan HAM PWI Pusat, menyusun buku itu dari hasil penelitian akademiknya. Ia menilai Polri perlu pendekatan komunikasi baru untuk menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat. Perubahan itu dipicu perkembangan media sosial yang membuat arus informasi bergerak makin cepat.
Alasan Eddy membukukan disertasinya sederhana. Ia tidak ingin gagasan yang diperoleh selama proses akademik berhenti sebagai karya ilmiah semata. Menurut dia, hasil penelitian itu bisa menjadi bahan pemikiran dalam pengelolaan komunikasi institusi.
"Buku ini merupakan hasil disertasi saya. Dari penelitian ini saya mencoba melihat bagaimana institusi kepolisian menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di tengah banjir informasi, terutama melalui media sosial," kata Eddy kepada wartawan.
Mengapa Isu Polri Cepat Menjadi Konsumsi Publik
Teknologi informasi membuat persoalan di lingkungan kepolisian cepat tersebar. Informasi, kritik, maupun pengalaman masyarakat menyebar luas dan ikut membentuk citra institusi. Eddy menyoroti bagaimana istilah "no viral, no justice" menjadi persoalan yang coba dijawab lewat pendekatan komunikasi dalam buku itu.
"Bagaimana diksi 'no viral, no justice' bisa direduksi oleh institusi Polri menjadi salah satu persoalan yang coba dijawab melalui pendekatan komunikasi dalam buku ini," ujar Eddy.
Buku tersebut tidak hanya membahas cara Polri menyampaikan informasi. Eddy juga mengupas bagaimana institusi merespons persoalan, mengelola isu, mendengar masyarakat, dan membangun komunikasi publik secara berkelanjutan.
Lima Unsur Model PRISM yang Ditawarkan
Eddy menempatkan model PRISM sebagai gagasan utama. PRISM merupakan singkatan dari Participation, Responsiveness, Integrity, Synergy, dan Monitoring. Kelima unsur itu menjadi kerangka pengelolaan komunikasi yang saling berkaitan.
Partisipasi publik, kecepatan respons, integritas, sinergi, dan pemantauan ditempatkan sebagai satu kesatuan. Menurut Eddy, citra negatif Polri sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi individu saat berurusan dengan polisi.
"Citra negatif Polri ini sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi yang dialami para individu saat berurusan dengan polisi. Di antaranya tidak mendapat respons atas pengaduan yang mereka sampaikan," ujarnya.
Langkah Penerapan: dari Pantau Tagar hingga Dokumentasi
Buku itu menawarkan sejumlah langkah penerapan model PRISM. Tahap awal adalah mengenali isu sejak dini, memantau aktivitas tagar di media, mengelompokkan isu, membaca konteks sosial dan narasi yang berkembang, serta mengidentifikasi aktor penyebar isu.
Tahap berikutnya adalah menyusun respons berbasis data, membangun kolaborasi dengan lembaga lain, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat. Evaluasi dampak komunikasi serta dokumentasi hasil menjadi bagian penutup siklus tersebut.
Persoalan komunikasi makin kompleks ketika kasus yang melibatkan oknum kepolisian mendapat perhatian besar di media maupun media sosial. Karena itu, langkah-langkah dalam buku ini disusun agar institusi punya rujukan menghadapi persoalan serupa.
PWI Pusat Siapkan Bedah Buku, Libatkan Kepolisian
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat Marthen Selamat Susanto, menyatakan rencana bedah buku itu. PWI Pusat akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi kepolisian.
Munir menyebut gagasan penerbitan buku lahir dari PWI Pusat sebagai kontribusi pemikiran bagi institusi kepolisian. Gagasan itu kemudian dikembangkan Eddy Iriawan dengan berpijak pada hasil penelitian akademiknya.
"Ide buku ini berangkat dari PWI Pusat sebagai sumbangan pemikiran kepada Polri. Kemudian ditulis dan dikembangkan oleh Dr. Eddy Iriawan. Kami berharap gagasan dalam buku ini dapat menjadi salah satu bahan pemikiran bagi Polri dan Kapolri baru dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta membangun kepercayaan publik," kata Munir.
Mantan Dirut Antara yang kini menjabat Ketua Dewan Pengawas itu menilai tantangan komunikasi Polri tidak berhenti pada kecepatan menyampaikan informasi. Institusi juga dituntut mampu mendengar dan merespons persoalan yang disampaikan masyarakat.
"Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui komunikasi satu arah. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat keterbukaan, respons, integritas dan kesungguhan institusi dalam menyelesaikan persoalan. Kami berharap buku ini dapat ikut memperkaya gagasan untuk memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat," ujarnya.
PWI Pusat berharap bedah buku nantinya menjadi ruang pertukaran gagasan antara pers, akademisi, kepolisian, dan pemangku kepentingan lain. Forum itu diharapkan menghasilkan strategi komunikasi Polri yang relevan di tengah perubahan lanskap informasi.
