MATARAM — Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 di Lapangan Gumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (17/8/2026), tidak hanya diisi derap langkah baris-berbaris. Di tengah parade bendera, terselip pesan keras dari pimpinan legislatif daerah agar kemerdekaan yang sudah menginjak delapan dekade lebih ini benar-benar dirasakan rakyat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H. Lalu Wirajaya, menyebut kemerdekaan sejati menuntut kepekaan moral yang tinggi dari para pemangku kekuasaan. Ia menilai, bagi daerah dengan kekayaan sumber daya alam melimpah seperti NTB, peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi pengingat sekaligus kesempatan untuk melakukan kerja nyata bagi kesejahteraan warganya.
Kemerdekaan ke-81 Jadi Peringatan Keras untuk Kerja Lebih Cepat
Politisi senior Partai Gerindra itu menegaskan bahwa perayaan tahun ini harus berfungsi sebagai alarm kebangkitan bersama. Momentum ini dinilai tepat untuk menghapus segala bentuk ketimpangan ekonomi yang masih membayangi masyarakat.
“Kemerdekaan ke-81 ini adalah peringatan keras bagi kita semua untuk bekerja lebih cepat dan tepat sasaran demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya di hadapan jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut.
Komitmen DPRD NTB Mengawal Kebijakan Eksekutif
Sebagai salah satu pimpinan DPRD NTB, Lalu Wirajaya memastikan lembaga legislatif tidak akan tinggal diam. Pihaknya berkomitmen penuh mengawal ketat kebijakan eksekutif agar fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi benar-benar berpihak kepada nasib rakyat kecil.
Ia menekankan bahwa keadilan sosial tidak bisa dicapai hanya melalui pidato, melainkan lewat kebijakan yang tersusun rapi dan terukur. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah menjadi salah satu titik krusial yang akan terus dipantau.
Estafet Kepemimpinan untuk Kaum Muda NTB
Refleksi kemerdekaan ke-81 ini juga diarahkan kepada masa depan daerah, terutama generasi muda NTB. Lalu Wirajaya mengingatkan bahwa estafet kepemimpinan dan kemajuan daerah tidak akan datang begitu saja tanpa perjuangan keras dan kesiapan para pemuda.
Upacara yang berlangsung khidmat itu pun menjadi semacam ultimatum moral. Bahwa kemerdekaan hari ini menuntut tanggung jawab kolektif yang lebih besar untuk menghadirkan keadilan sosial yang merata, demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
