MATARAM — Isu defisit anggaran hingga Rp300 miliar yang menerpa APBD Perubahan 2026 tidak lantas membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memangkas hak pegawainya. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, menegaskan gaji ASN, termasuk PPPK Paruh Waktu, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap aman dan menjadi prioritas utama.
"Aman InsyaAllah, itu jadi prioritas. Kalau ada pengurangan, sekali lagi bukan tidak dilaksanakan tapi mungkin karena ada penundaan," ujarnya di Mataram, Senin (10/8/2026).
Belum Ada Angka Pasti, Pembahasan Masih Berproses
Abul Chair mengklarifikasi bahwa hingga saat ini belum ada nominal pasti mengenai potensi defisit tersebut. Ia memastikan seluruh angka masih berproses dan tengah dibahas bersama DPRD NTB. Pernyataan ini sekaligus menjawab kabar yang mencuat di sela-sela Workshop Manajemen Risiko Kepala OPD yang dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Sembalun, Sabtu (8/8/2026) lalu.
"Jadi yang mestinya kita laksanakan 10, ternyata cuma 8. Ya main-main di situ aja sebenarnya," kata Abul Chair menjelaskan penyebab munculnya potensi selisih anggaran.
Penundaan Program, Bukan Kegagalan Eksekusi
Abul Chair menekankan bahwa potensi defisit bukan berarti pemerintah daerah gagal melaksanakan program kerja selama setahun. Ia menjelaskan, sering kali terdapat kendala di lapangan yang membuat sejumlah program molor dari jadwal, sehingga realisasi belanja tidak sesuai dengan rencana awal APBD, baik APBD murni maupun APBD perubahan.
Dalam postur APBD, lanjutnya, terdapat komponen pendapatan dan belanja. Ketika realisasi pendapatan tidak mencapai 100 persen, pemerintah akan menyesuaikan sisi belanja. Penyesuaian ini dilakukan bukan dengan membatalkan program, melainkan menundanya hingga kondisi keuangan memungkinkan.
"Ketika memang tidak memenuhi sesuai yang kita rencanakan. Pendapatan itu kan rencana juga, bisa jadi sampai bulan ini tidak seratus persen dan belanjanya kita sesuaikan. Artinya bukan berarti tidak dilaksanakan, tetapi tertunda saja," jelasnya.
Visi Misi Gubernur Tetap Prioritas
Meski anggaran harus disesuaikan dengan realitas fiskal, Abul Chair memastikan hal tersebut tidak mengubah arah pembangunan daerah. Visi dan misi Gubernur NTB tetap menjadi target utama yang harus dicapai. Seluruh penyesuaian dilakukan semata-mata agar target tersebut dapat direalisasikan secara realistis sesuai kondisi dan fakta di lapangan.
"Yang pasti visi misi Pak Gubernur itu target yang kita capai dengan penyesuaian-penyesuaian. Jika semua pendapatan bisa terealisasi maka belanja menyesuaikan," pungkasnya.
