DOMPU — Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Dompu pada 2025 mencapai Rp1,30 triliun atau 101,04 persen dari target Rp1,28 triliun. Kelebihan pendapatan inilah yang kemudian mendorong silpa membengkak hingga Rp72,03 miliar, jauh melebihi estimasi awal pemerintah daerah.
Meski pendapatan surplus, pos belanja daerah justru mengalami defisit tipis. Dari total belanja yang ditetapkan Rp1,36 triliun, realisasinya hanya Rp1,30 triliun atau 95,72 persen. Defisit anggaran sebesar Rp4,83 miliar itu kemudian tertutup oleh penerimaan pembiayaan daerah yang terealisasi 100,39 persen atau Rp76,87 miliar.
Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga Jauh dari Target
Dari sisi belanja, penyerapan anggaran paling rendah terjadi pada pos belanja tidak terduga yang hanya terealisasi 33,45 persen atau Rp1,17 miliar dari pagu Rp3,5 miliar. Belanja modal juga tak mencapai target, hanya terserap Rp82,07 miliar atau 85,89 persen dari anggaran. Sementara belanja operasional dan transfer ke desa hampir terserap penuh, masing-masing 96,21 persen dan 99,82 persen.
Opini WTP ke-12, tapi BPK Temukan Kelemahan Sistem Pengendalian
Bupati Bambang Firdaus menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan opini WTP ke-12 yang diraih Pemkab Dompu secara berturut-turut.
“Kami menyadari bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bambang dalam pidatonya. Meski demikian, BPK tetap menemukan sejumlah permasalahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam LKPD tahun tersebut.
DPRD Segera Bahas Raperda Pertanggungjawaban
Ketua DPRD Dompu Ir. Muttakun memastikan raperda pertanggungjawaban APBD 2025 akan segera dibahas oleh anggota dewan bersama jajaran pemerintah daerah. “Seusai penyampaian ini, dengan segera raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 akan dibahas oleh DPRD,” katanya. Proses pembahasan ditargetkan rampung hingga menjadi produk hukum daerah.
